Soal Tudingan Amien Rais tentang Masa Jabatan Presiden, PAN: Presiden Menolak Amendemen UUD 1945

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya yang dengan tegas menolak wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 soal masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyampaikan hal itu untuk merespons tudingan pendiri Partai Ummat Amien Rais soal tambahan masa jabatan tiga periode.

"PAN mendukung pernyataan sikap Presiden Jokowi yang telah diungkapkan setahun lalu untuk menolak amendemen UUD 1945 untuk masa jabatan presiden menjadi tiga periode," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/3/2021).

Ia menuturkan, Jokowi sudah secara jelas menegaskan bahwa presiden menolak wacana penambahan masa jabatan hingga tiga periode.

Sikap Jokowi itu, kata dia, sudah secara jelas, terang, konstitusional, dan terekam oleh publik di media massa.

Untuk itu, Yoga yang juga Juru Bicara PAN ini menilai siapa pun pihak yang melayangkan tudingan bahwa Presiden Jokowi menginginkan masa jabatan tiga periode dapat diartikan memanipulasi fakta.

"Jika ada komentar dari siapa pun bahwa Pak Jokowi menginginkan masa jabatan presiden tiga periode. Maka, kemungkinan ia bukan saja melakukan framing media yang berkonotasi negatif, tetapi sudah menjurus ke character assassination, perusakan karakter," jelasnya.

Ia menambahkan, tindakan yang dilakukan pihak-pihak tersebut juga telah mencoreng citra dan membalikkan realitas yang ada.

Ia pun merujuk Pasal 7 UUD 1945 amendemen pertama 19 Oktober 1999.

Pasal tersebut berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu untuk satu kali masa jabatan".

"Presiden Jokowi tetap konstitusional, menolak amendemen UUD 1945," terangnya.

Untuk itu, ia meminta agar semua pihak saat ini mencurahkan energinya membantu pemerintah dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Menurutnya, hal itu dirasa lebih baik daripada membuat framing negatif di media massa, salah satunya menuding penambahan masa jabatan presiden.

"Sebaiknya energi anak bangsa dicurahkan untuk membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dan memberantas pandemi Covid-19," pungkas dia.

Diberitakan, mantan politikus senior PAN Amien Rais menyebut ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Amien menduga, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945.

"Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," kata Amien dalam tayangan Kompas TV, dikutip Senin (15/3/2021).

Ia melanjutkan, usai Sidang Istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

"Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," ujar Amien.

Amien mengatakan, skenario itu muncul karena ada opini publik yang menunjukkan ke arah mana pemerintahan Presiden Joko Widodo melihat masa depannya.

"Kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan ya innailaihi wa innailaihi rojiun," kata Amien.