Isu Perubahan Masa Jabatan Presiden, Ketua MPR: Stabilitas Politik yang Sudah Baik Jangan Sampai Terganggu

Kompas.com - 15/03/2021, 13:30 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam Peringatan Hari Konstitusi, melalui siaran langsung MPR RI, Selasa (18/8/2020). Tangkapan layar siaran langsung MPR RIKetua MPR Bambang Soesatyo dalam Peringatan Hari Konstitusi, melalui siaran langsung MPR RI, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta masyarakat untuk mewaspadai isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Bamsoet berharap, jangan sampai isu perpanjangan masa jabatan presiden tersebut digoreng menjadi bahan pertikaian dan perpecahan bangsa.

"Stabilitas politik yang sudah terjaga dengan baik, yang merupakan kunci kesuksesan pembangunan, jangan sampai terganggu karena adanya propaganda dan agitasi perpanjangan masa jabatan kepresidenan," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin(15/3/2021).

Bamsoet memastikan tidak ada pembahasan mengubah Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang mengatur ketentuan soal masa jabatan presiden.

Baca juga: Ketua MPR Pastikan Masa Jabatan Presiden Tak Masuk dalam Pembahasan Amendemen UUD 1945

"Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI 1945," ujar Bamsoet.

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, pemilihan masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan matang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menyebut, pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode juga diterapkan oleh negara-negara demokratis lainnya, termasuk Amerika Serikat.

Bamsoet menambahkan, pembatasan maksimal dua periode dilakukan agar Indonesia terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas yang pernah terjadi pada masa lalu.

Baca juga: Isu Presiden 3 Periode, Tjahjo Kumolo: Tembakan Politik Tanpa Arah, Hanya Kacaukan Stabilitas Politik

"Sekaligus memastikan regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik. Sehingga tongkat estafet kepemimpinan bisa berjalan berkesinambungan. Tidak hanya berhenti di satu orang saja," kata dia.

Isu perubahan masa jabatan periode presiden ini kembali muncul setelah pendiri Partai Ummat Amien Rais menyebut ada skenario mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode melalui Sidang Istimewa MPR.

"Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," kata Amien dalam tayangan Kompas TV, dikutip Senin (15/3/2021).

Mantan politikus PAN itu melanjutkan, setelah Sidang Istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

"Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali," ujar Amien.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Apresiasi Daerah yang Siapkan Tempat Isolasi Covid-19 Terpusat

Menko PMK Apresiasi Daerah yang Siapkan Tempat Isolasi Covid-19 Terpusat

Nasional
Harus Menata Bicara Saat Jadi Presiden, Megawati Pernah Merasa Terbelenggu

Harus Menata Bicara Saat Jadi Presiden, Megawati Pernah Merasa Terbelenggu

Nasional
Pulau Jawa Catatkan Angka Kematian Pasien Covid-19 Tertinggi Selama Juli, Jateng Teratas

Pulau Jawa Catatkan Angka Kematian Pasien Covid-19 Tertinggi Selama Juli, Jateng Teratas

Nasional
Megawati Nilai Pelatihan Penanganan Bencana di RI Masih Minim

Megawati Nilai Pelatihan Penanganan Bencana di RI Masih Minim

Nasional
Seleksi Calon Hakim Agung, KY Dalami Masalah Kepercayaan Publik pada Lembaga Peradilan

Seleksi Calon Hakim Agung, KY Dalami Masalah Kepercayaan Publik pada Lembaga Peradilan

Nasional
Satgas: Sepanjang Juli, Angka Kematian Covid-19 Mingguan Naik

Satgas: Sepanjang Juli, Angka Kematian Covid-19 Mingguan Naik

Nasional
Satgas: Periode Juni-Juli, Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 348 Persen

Satgas: Periode Juni-Juli, Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 348 Persen

Nasional
Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Nasional
640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Nasional
Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Nasional
Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Nasional
Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X