Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Strategi Akuisisi Teknologi dari Luar Negeri

Kompas.com - 08/03/2021, 12:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyiapkan strategi akuisisi teknologi dari luar negeri.

Presiden mengingatkan, tidak semua teknologi yang dibutuhkan untuk memulihkan ekonomi nasional sudah bisa diproduksi oleh dalam negeri.

"Jadi, strategi akuisisi teknologi dari luar negeri menjadi kunci percepatan pembangunan ekonomi kita," kata Jokowi, saat memberikan arahan pada Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tahun 2021 di Istana Negara, Senin (8/3/2021).

"BPPT harus menyiapkan strategi akuisisi teknologi dari luar yang sangat bermanfaat, agar bisa diimplementasikan secara cepat." ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Selain itu, Jokowi juga berharap agar Indonesia tidak sekadar membeli produk jadi teknologi.

Menurut Presiden, Indonesia sering hanya menerima barang jadi atau teknologi yang sudah jadi.

Akibatnya, selama berpuluh-puluh tahun para ahli di dalam negeri tidak bisa membuat barang atau teknologi tersebut.

"Jadi jangan sekedar membeli mesin jadi sekaligus bersama seluruh ahlinya. Tapi harus membuat dan bekerja sama mendirikan, membangun teknologi itu di Indonesia," ucap Kepala Negara.

Baca juga: Jokowi: Kita Jangan Hanya Terima Jadi Proyek Teknologi dari Luar Negeri

Jokowi pun berpesan agar dalam pembangunan teknologi melibatkan para ahli dari dalam negeri.

Dengan demikian, proses transfer ilmu dan pengalaman berjalan secara berkelanjutan.

"Dan kekuatan pasar raksasa yang kita miliki, jika dibandingka kekayaan al yang melimpah kita memiliki coverage yang kuat. Pikirkan betul cara-cara cerdas untuk mengakuisisi teknologi ini secada murah," ucap Jokowi.

"Pesan ini bukan hanya untuk BPPT saja. Tetapi juga untuk semua jajaran kabinet. Utamanya untuk Menko Maritim, Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN dan Kepala BKPM," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Jokowi: Kita Kejar-kejaran, Siapa Kuasai AI Berpotensi Kuasai Dunia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com