Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Kompas.com - 08/03/2021, 11:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin Indonesia meningkatkan kapasitas sebagai produsen teknologi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta pihak-pihak terkait mengembangkan teknologi masa depan yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Hal ini Jokowi sampaikan saat membuka rakernas penguatan ekosistem inovasi teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Seruan Jokowi soal Benci Produk Luar Negeri yang Berujung Kontroversi

"Kita harus meningkatkan kapasitas kita sebagai produsen teknologi, harus meningkatkan kedaulatan teknologi kita," kata Jokowi.

"Para peneliti, para inovator, para industriawan Indonesia, semuanya harus bekerja bersama-sama mengembangkan teknologi masa depan, teknologi berbasis revolusi industri jilid keempat, teknologi hijau yang ramah lingkungan, teknologi yang mensejahterakan rakyat kita," tuturnya.

Jokowi menyebutkan, tanpa penguasaan dan pemanfaatan teknologi yang bijak, sumber daya meilimlah yang dimiliki Indonesia tak akan memberikan manfaat maksimal untuk rakyat.

Oleh karena itu, agar teknologi dan sumber daya ini bisa memberikan kesejahteraan untuk rakyat Jokowi menginstruksikan tiga hal kepada BPPT.

Baca juga: Ajakan Jokowi untuk Benci Produk Asing Dinilai Bisa Bahayakan Hubungan Internasional

Pertama, BPPT harus berburu inovasi dan teknologi untuk dikembangkan dan siap diterapkan. Jokowi yakin ratusan ribu peneliti, ribuan lembaga riset dan teknologi di pemerintah dan swasta, serta jutaan inovator di Tanah Air memiliki banyak temuan.

Selama masa pandemi misalnya, inovasi-inovasi di bidang kesehatan banyak ditemukan. Mulai dari ventilator, respirator, teknologi screening Covid-19 seperti Genose, hingga rapid diagnostic test.

"Demikian pula temuan di bidang lain terutama pangan dan energi juga yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi UMKM, mempermudah sinergi antara usaha kecil dan usaha besar, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat banyak," ujar Kepala Negara.

Kedua, Jokowi meminta BPPT menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dari mana pun. Menurut dia, teknologi saat ini berjalan sangat cepat.

Baca juga: Jokowi Pakai Diksi Benci Produk Luar Negeri, Waketum MUI Khawatir Ada yang Persoalkan

Namun, Jokowi mewanti-wanti supaya BPPT tak hanya sekadar membeli teknologi jadi, tetapi membuka kerja sama produksi teknologi di Indonesia.

"Ini tolong digarisbawahi, harus membuat kerja sama produksi teknologi di Indonesia yang melibatkan para teknolog Indonesia, sehingga transfer pengetahuan dan transfer pengalamannya itu berjalan," kata Kepala Negara.

Ketiga, Jokowi meminta BPPT menjadi pusat kecerdasan teknologi Indonesia untuk menghadapi persaingan penguasaan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Baca juga: Jokowi: Kita Kejar-kejaran, Siapa Kuasai AI Berpotensi Kuasai Dunia

Jokowi menyebut, persaingan dalam menguasai AI saat ini sama seperti space war di era perang dingin. Siapa pun yang menguasai AI, maka dia berpotensi menguasai dunia.

Dalam rangka menghadapi perang ini, Jokowi meminta BPPT memproduksi teknologi sendiri dengan bekerja bersama talenta-talenta diaspora, para peneliti di universitas, startup teknologi, dan anak-anak muda.

Ia ingin Indonesia membangun mesin AI induk yang bisa memfasilitasi gotong royong antar inovator dan peneliti, memfasilitasi kecerdasan komputer dan kecerdasan manusia untuk mendukung pemulihan ekonomi yang tidak konvensional sekaligus efektif.

"Saya berharap agar BPPT bisa menjadi lembaga yang extraordinary, terus menemukan cara-cara baru cara-cara inovatif dan kreatif, menghasilkan karya nyata yang kontributif untuk kemajuan bangsa," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kita Jangan Hanya Terima Jadi Proyek Teknologi dari Luar Negeri

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BIN Disarankan Mundur Jika Ingin Dukung Bakal Capres Tertentu

Kepala BIN Disarankan Mundur Jika Ingin Dukung Bakal Capres Tertentu

Nasional
Pujian Kepala BIN ke Prabowo Dinilai Bisa Cederai Prinsip Pemilu Jurdil

Pujian Kepala BIN ke Prabowo Dinilai Bisa Cederai Prinsip Pemilu Jurdil

Nasional
Legislator PDI-P Tak Sependapat Soal Jangan Campuradukkan Politik dengan Sepakbola

Legislator PDI-P Tak Sependapat Soal Jangan Campuradukkan Politik dengan Sepakbola

Nasional
Bantah Sugeng IPW, Kuasa Hukum Klaim Wamenkumham Tak Intervensi Perizinan PT CLM

Bantah Sugeng IPW, Kuasa Hukum Klaim Wamenkumham Tak Intervensi Perizinan PT CLM

Nasional
Pemerintah Usul Ke FIFA Jadwal Ulang Pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia

Pemerintah Usul Ke FIFA Jadwal Ulang Pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia

Nasional
KPK Geledah 4 Tempat Terkait Korupsi Tukin ASN Kementerian ESDM, Temukan Uang Miliaran Rupiah

KPK Geledah 4 Tempat Terkait Korupsi Tukin ASN Kementerian ESDM, Temukan Uang Miliaran Rupiah

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Wamenkumham Minta Asprinya Jadi Komisaris PT CLM

Kuasa Hukum Bantah Wamenkumham Minta Asprinya Jadi Komisaris PT CLM

Nasional
Kritik Ucapan Mekeng 'Makan Uang Haram Kecil-kecil', KPK: Sedikit atau Banyak Tidak Layak

Kritik Ucapan Mekeng "Makan Uang Haram Kecil-kecil", KPK: Sedikit atau Banyak Tidak Layak

Nasional
Komisi Yudisial Kutuk Pembacokan Mantan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus

Komisi Yudisial Kutuk Pembacokan Mantan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus

Nasional
Persoalan Piala Dunia U-20, Muhadjir: Kita Masih Berusaha Mencari Titik Temu

Persoalan Piala Dunia U-20, Muhadjir: Kita Masih Berusaha Mencari Titik Temu

Nasional
Bupati Kapuas Tersangka, KPK Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Manfaatkan Jabatan untuk Urusan Pribadi

Bupati Kapuas Tersangka, KPK Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Manfaatkan Jabatan untuk Urusan Pribadi

Nasional
Pengacara Sebut Pemerintah Harus Beri Santunan untuk Korban Gagal Ginjal Meninggal dan Rawat Jalan

Pengacara Sebut Pemerintah Harus Beri Santunan untuk Korban Gagal Ginjal Meninggal dan Rawat Jalan

Nasional
Komisi X Dukung Pemerintah Lobi FIFA agar Piala Dunia U-20 Tetap Digelar di Indonesia

Komisi X Dukung Pemerintah Lobi FIFA agar Piala Dunia U-20 Tetap Digelar di Indonesia

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi soal Polemik Timnas Israel di Piala Dunia U20

Pernyataan Lengkap Jokowi soal Polemik Timnas Israel di Piala Dunia U20

Nasional
Plt Menpora Muhadjir: Jangan Sampai Seolah-olah Kalau U-20 Batal Indonesia Mau Kiamat

Plt Menpora Muhadjir: Jangan Sampai Seolah-olah Kalau U-20 Batal Indonesia Mau Kiamat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke