Kompas.com - 06/03/2021, 01:52 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua


JAKARTA, KOMPAS.com – Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi kubu kontra-AHY bermula dari munculnya wacana KLB oleh para senior dan pendiri partai yang merebak sejak Februari.

Mereka diketahui menjalin komunikasi dengan sejumlah kader yang kecewa dengan kepemimpinan AHY. Para senior partai dan kelompok yang tak suka dengan kepemimpinan AHY ini kemudian menjalin komunikasi dengan Moeldoko.

Baca juga: SBY Merasa Malu dan Bersalah Pernah Berikan Jabatan ke Moeldoko

Padahal sebelumnya, para senior Partai Demokrat yang kerap menggaungkan KLB untuk mengganti AHY dari posisi ketua umum sebelumnya justru yang paling getol meminta SBY menunjuk putra sulungnya itu sebagai ketua umum.

Kompas.com mencoba merangkum manuver para senior partai yang kini mendapuk Moeldoko sebagai ketua umum lewat KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Berikut paparannya:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. Minta SBY segera gelar KLB untuk tetapkan AHY sebagai ketua umum

Sebelumnya sejumlah pendiri dan senior Partai Demokrat membentuk presidium gerakan moral penyelamatan partai berlambang mercy. Mereka mendorong Demokrat segera menggelar Kongres Luar Biasa untuk memilih ketua umum.

Salah satu inisiator gerakan ini, Max Sopacua, menjelaskan bahwa para senior prihatin dengan perolehan suara Partai Demokrat yang anjlok ke angka 7,7 persen pada pemilu legislatif 2019. Padahal, pada pemilu 2014 lalu perolehan suara Demokrat mencapai 10,9 persen.

"Terkait kondisi ini, diperlukan adanya introspeksi dan evaluasi menyeluruh untuk kemudian bersama seluruh potensi dan kader guna membangkitkan semangat dan mengembalikan marwah serta kejayaan Partai Demokrat," kata Max dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Baca juga: Moeldoko yang Bilang Tak Tahu-menahu KLB Demokrat hingga Didapuk Jadi Ketua Umum

Dalam jumpa pers itu, Max didampingi sejumlah pendiri dan senior partai lainnya seperti Ahmad Mubarok, Ahmad Jaya, Ishak, dan sejumlah tokoh senior lain.

Demi untuk penyelamatan Partai, para senior ini akan segera menyiapkan dan melaksanakan Silaturahim Nasional untuk memanggil dan mengundang para kader dan keluarga besar partai Demokrat yang pernah bersama dan berjuang mendirikan.

Targetnya adalah agar Demokrat segera menggelar Kongres Luar Biasa, forum tertinggi untuk memilih ketua umum dan jajaran pengurus. Normalnya, Kongres Demokrat baru akan digelar pada 2020. Namun, para senior mendorong Kongres Luar Biasa digelar pada tahun ini.

"Kami mendorong dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa (KLB) selambatnya pada 9 September 2019 mengingat telah berakhirnya Pemilu 2019 dan memasuki masa Pilkada 2020 demi mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di 2024," ujar Max.

Saat ditanya siapa yang berpeluang untuk mengisi posisi Ketua Umum Demokrat selanjutnya, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyebut nama putera Susilo Bambang Yudoyono (SBY), yakni AHY

Baca juga: AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah


Menurut dia, SBY sebagai ketua umum Demokrat saat ini bisa saja menunjuk putera sulungnya itu. Namun, tetap harus disetujui oleh mayoritas peserta Kongres.

"KLB kita tidak susah-susah, Pak SBY tinggal minta AHY untuk memimpin partai ini," kata dia.

2. Wacanakan KLB untuk lengserkan AHY

Nama Max Sopacua kemudian sempat terseret ke dalam kelompok yang hendak melengserkan AHY lewat KLB.

Mulanya Max tak secara terang-terangan menggaungkan wacana KLB untuk melengserkan AHY. Namun lambat laun ia secara terang-terangan menyuarakan KLB untuk mengganti AHY dari posisi Ketua Umum Demokrat.

Ia mengungkapkan, bahwa deklarator dan senior partai menginginkan adanya perubahan di Partai Demokrat pimpinan AHY.

Baca juga: Lewat Panggilan Telepon, Moeldoko Setujui Jadi Ketua Umum Demokrat

"KLB itu sesuatu yang tidak haram, KLB itu terdaftar atau merupakan pasal penting dalam AD/ART semua partai politik di dunia," kata Max sebagaimana dikutip dari Tribunnews, Senin (22/2/2021).

Max mengatakan, KLB bisa digelar ketika ada ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang ada di dalam partai politik.

Dia menilai, KLB tepat digelar lantaran saat ini arah dari kepemimpinan Partai Demokrat tak sesuai dengan cita-cita para pendiri partai.

"Karena partai politik ini punya semua orang, bukan punya satu keluarga. Jadi ya kalau disebut bahwa saya ikut mendorong, ya ikut mendorong," ucap Max.

Bahkan, lanjut Max, kini ada anggapan bahwa partai dinasti melekat pada Demokrat.
Menurutnya, kini para deklarator, pendiri dan senior seolah-olah 'dibuang' dari partai berlambang mercy itu.

Baca juga: AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

"Jadi ini yang mengakibatkan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok, teristimewa pendiri melihat partai ini sudah tidak on the track lagi," ujar Max.

"Dan malah yang disayangkan bahwa para pendirinya maupun para seniornya juga sudah seolah-olah dibuang gitu. Ini udah tidak tepat dalam sebuah etika berpolitik di partai politik manapun di dunia," tutur dia.

3. Sebut Moeldoko sebagai calon kuat Ketua Umum Demokrat

Max juga menyebut Moeldoko merupakan calon kuat untuk menggantikan posisi Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Saya kira semua tahu dan teman-teman wartawan juga tahu bahwa sejak KLB ini dicetuskan, tokoh pertama yang diusung sebagai ketua umum adalah Moeldoko," kata Max sebelum dimulainya KLB yang diselenggarakan di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, seperti dikutip Antara.

Ia pun mengimbau para kader Demokrat yang mendukung KLB agar tidak takut dipecat sebagai anggota Partai Demokrat.

Baca juga: AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

"Jangan takut dipecat, tidak bisa sembarangan memecat kader. Semua ada prosedurnya," kata Max.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Nasional
Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Nasional
Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Nasional
Ini Aturan Kerja ASN Selama PPKM Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Aturan Kerja ASN Selama PPKM Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
Ini Sebab Pengguna PeduliLindungi Gagal Akses Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Ini Sebab Pengguna PeduliLindungi Gagal Akses Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Diingatkan Tak Lakukan Tawar-menawar Politik dalam Kasus Azis Syamsuddin

KPK Diingatkan Tak Lakukan Tawar-menawar Politik dalam Kasus Azis Syamsuddin

Nasional
40 Persen dari Sasaran Vaksinasi Covid-19 Indonesia Sudah Dapat Dosis Pertama

40 Persen dari Sasaran Vaksinasi Covid-19 Indonesia Sudah Dapat Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.