Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/03/2021, 20:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mendadak menjadi sorotan lantaran namanya tiba-tiba didapuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat oleh Kongres Luar Biasa (KLB) yang kontra dengan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Didapuknya Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat dimulai dari perseteruan intenral partai berlambang mercy tersebut yang tak lagi puas dengan kepemimpinan AHY.

Mereka mengembuskan isu pelaksanaan KLB untuk melengserkan AHY dari pucuk pimpinan tertinggi partai. Saat itu nama Moeldoko sudah santer disebut-sebut sebagai pengganti AHY.

Baca juga: Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Namun Moeldoko saat itu mengaku tak tahu-menahu tentang wacana KLB untuk melengserkan AHY meski namanya kerap disebut-sebut.

Kini Moeldoko justru didapuk sebagai ketua umum oleh para kader yang sebagian telah dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Kompas.com mencoba merangkum sikap Moeldoko sejak awal wacana KLB dimunculkan hingga didapuk sebagai ketua umum. Berikut paparannya:

1. Anggap isu kudeta hanya dagelan

Moeldoko sebelumnya menilai tudingan bahwa ia terlibat dalam upaya melengserkan AHY ibarat dagelan. Ia justru heran dianggap hendak menggulingkan kekuasaan putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Janganlah, apa itu, membuat sesuatu itu, menurut saya kayaknya ini dagelan saja, begitulah, lucu-lucuan begitu. Moeldoko mau kudeta, lah, kudeta apaan yang dikudeta?" kata Moeldoko di kediamannya, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Moeldoko lantas berandai-andai, sekalipun memiliki pasukan bersenjata, dirinya tetap tak bisa mengudeta kepemimpinan AHY. Sebab, proses pergantian pimpinan suatu partai politik pasti diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut.

Oleh karenanya, pergantian kepemimpinan partai tak bisa dilakukan secara sembarangan.

"Anggaplah (saya) Panglima TNI yang pengin bisa jadi Ketua Umum Demokrat, emangnya gue bisa begitu, todong-todong senjata untuk para DPC, DPD. 'Ayo datang ke sini, gue todongin senjata'. Semua kan ada aturan AD/ART," ujar Moeldoko.

2. Akui hanya orang luar yang tak miliki pengaruh di Demokrat

Moeldoko mengatakan ia hanya orang luar di Demokrat yang tak memiliki hak apapun untuk menjalankan roda partai.

Moeldoko menegaskan bahwa ia sama sekali tak punya kuasa untuk melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat.

Baca juga: Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com