Kompas.com - 05/03/2021, 20:57 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa. ANTARAFOTO/M RISYAL HIDAYATKepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.


JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mendadak menjadi sorotan lantaran namanya tiba-tiba didapuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat oleh Kongres Luar Biasa (KLB) yang kontra dengan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Didapuknya Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat dimulai dari perseteruan intenral partai berlambang mercy tersebut yang tak lagi puas dengan kepemimpinan AHY.

Mereka mengembuskan isu pelaksanaan KLB untuk melengserkan AHY dari pucuk pimpinan tertinggi partai. Saat itu nama Moeldoko sudah santer disebut-sebut sebagai pengganti AHY.

Baca juga: Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Namun Moeldoko saat itu mengaku tak tahu-menahu tentang wacana KLB untuk melengserkan AHY meski namanya kerap disebut-sebut.

Kini Moeldoko justru didapuk sebagai ketua umum oleh para kader yang sebagian telah dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Kompas.com mencoba merangkum sikap Moeldoko sejak awal wacana KLB dimunculkan hingga didapuk sebagai ketua umum. Berikut paparannya:

1. Anggap isu kudeta hanya dagelan

Moeldoko sebelumnya menilai tudingan bahwa ia terlibat dalam upaya melengserkan AHY ibarat dagelan. Ia justru heran dianggap hendak menggulingkan kekuasaan putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Janganlah, apa itu, membuat sesuatu itu, menurut saya kayaknya ini dagelan saja, begitulah, lucu-lucuan begitu. Moeldoko mau kudeta, lah, kudeta apaan yang dikudeta?" kata Moeldoko di kediamannya, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Moeldoko lantas berandai-andai, sekalipun memiliki pasukan bersenjata, dirinya tetap tak bisa mengudeta kepemimpinan AHY. Sebab, proses pergantian pimpinan suatu partai politik pasti diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut.

Oleh karenanya, pergantian kepemimpinan partai tak bisa dilakukan secara sembarangan.

"Anggaplah (saya) Panglima TNI yang pengin bisa jadi Ketua Umum Demokrat, emangnya gue bisa begitu, todong-todong senjata untuk para DPC, DPD. 'Ayo datang ke sini, gue todongin senjata'. Semua kan ada aturan AD/ART," ujar Moeldoko.

2. Akui hanya orang luar yang tak miliki pengaruh di Demokrat

Moeldoko mengatakan ia hanya orang luar di Demokrat yang tak memiliki hak apapun untuk menjalankan roda partai.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X