Kompas.com - 05/03/2021, 20:32 WIB
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan usai memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. ANTARAFOTO/MUHAMMAD ADIMAJAKetua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan usai memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, sejak awal Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memiliki motif yang tidak berubah, yaitu merebut kekuasaan yang sah di tubuh partai tersebut.

"Saya bisa menyampaikan ini karena banyak bukti yang kami dapatkan selma ini, pada puncaknya hari ini pada KLB ilegal tadi, maka artinya memang sejak awal motif dan keterlibatan KSP Moeldoko tidak berubah," terang AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

"Yaitu ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, menggunakan cara-cara inkonstitusional, serta jauh dari moral dan etika politik," sambung AHY.

AHY juga menyerahkan semua penilaian pada publik terkait keterlibatan Moeldoko terhadap gerakan makar yang mengganggu Partai Demokrat.

"Kini saya mempersilahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sangat saya cintai dan muliakan untuk menilai sendiri sikap-sikap dan perilaku tersebut," katanya.

Baca juga: AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal


Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut AHY, Moeldoko yang selama ini selalu menampik tudingan keterlibatannya dalam gerakan kudeta Partai Demokrat, telah menunjukan sikap yang tidak layaknya seorang kesatria.

Selain itu, meski sama-sama merupakan mantan prajurit TNI, menurut AHY, Moeldoko tak bisa dijadikan teladan. Sekali pun ada budaya saling menghormati antara junior dan senior.

"Kami tentu sangat menghormati senior-senior dan para pendahulu. Saya juga dulu adalah prajurit, beliau (Moeldoko) juga adalah prajurit, dalam dunia keprajuritan menghormati senior adalah sesuatu yang wajib kita lakukan," jelas AHY.

"Tapi dari para senior pula, saya mendapatkan pelajaran bahwa tidak semuanya bisa menjadi contoh yang baik," Imbuhnya.

Adapun KLB yang diadakan kelompok kontra AHY dilakukan Jumat, siang tadi di Hotel The Hill, Sibolangit Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat siang tadi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Nasional
Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X