Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Kompas.com - 05/03/2021, 18:34 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai Partai Demokrat masih memiliki waktu untuk berbenah setelah gerakan kongres luar biasa (KLB) yang diselenggarakan oleh para mantan kadernya.

Adi menjelaskan bahwa salah satu keberuntungan yang dimiliki Partai Demokrat adalah konflik di tubuh partai berlambang Mercy itu terjadi di awal tahun 2021, tidak menjelang Pemilu Serentak 2024.

"Partai pasti dirugikan sekecil apa pun dalam konflik ini. Tapi untungnya konflik Demokrat terjadi di awal tahun 2021," kata Adi kepada Kompas.com, Jumat (5/3/2021).

"Kalau konflik ini bisa selesai, ada waktu sekitar 3,5 tahun untuk recovery, cukup rasional," ujar dia.

Baca juga: Prihatin terhadap Kondisi Demokrat, Surya Paloh: Semoga Diselesaikan dengan Elegan

Adi menilai jika bisa selesaikan konflik, elektabilitas AHY dan Partai Demokrat tidak akan langsung turun.

Sebab, Adi menjelaskan, memori publik pada kejadian politik di Indonesia itu pendek.

"Memori publik kita pada peristiwa politik itu pendek. Jadi efek konflik di Partai Demokrat masih bisa dibenahi. Bisa dibangun kembali," tuturnya.

Adi juga menilai bahwa KLB yang dilakukan oleh eks kader Partai Demokrat tidak akan memiliki pengaruh besar untuk Partai Demokrat.

Baca juga: Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Sebab, sampai hari ini baik DPC dan DPD yang sebagai kader resmi masih menyatakan tunduk pada kepemimpinan Ketua Umum AHY.

"Melihat DPC dan DPD Demokrat belum ada yang menyeleweng, masih (setia) pada AHY, sekali pun KLB terselenggarakan, selain dipertanyakan legitimasinya, tidak ada goresan yang signifikan untuk Partai Demokrat selama loyalis AHY tidak berpindah haluan," kata Adi.

Sebagai informasi KLB yang dilakukan kubu Kontra AHY menyatakan Moeldoko sebagai Ketua Umum, dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Dalam tayangan Kompas TV, diketahui melalui sambungan telefon Moeldoko menyatakan menerima keputusan tersebut.

"Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," tutur Moeldoko.

Baca juga: Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Selain itu, Marzuki Alie juga mengatakan bahwa dirinya siap bekerja sama dengan Moeldoko untuk memenangkan Partai Demokrat pada 2024.

"Moeldoko Ketum, saya Ketua Dewan Pembina. Jadi keputusan Kongres merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," sebut Marzuki dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com