Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Kompas.com - 05/03/2021, 17:02 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi

PANCASILA sebagai dasar dan ideologi negara telah lama absen dalam diskursus masyarakat umum. Sekiranya dalam diskursus saja terlewat, maka jauh panggang dari api rasanya jika berharap ia dipraktikkan secara konsisten oleh tiap-tiap warga negara dari Merauke hingga Sabang. Pernyataan ini bukan isapan jempol belaka, mengacu pada hasil riset dari beberapa lembaga terkemuka di republik ini.

Pada 2017 lalu, Center for Strategic and International Studies (CSIS), melakukan survei mengenai Pancasila, yang hasilnya tidak sedikit masyarakat yang menghendaki ideologi lain bagi Indonesia. Sekurang-kurangnya, 10 persen milenial menyetujui jika Pancasila diganti oleh ideologi lain.

Riset lain dilakukan juga oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), yang menyatakan bahwa jumlah masyarakat yang pro Pancasila semakin menurun. Dalam survei LSI tersebut dijelaskan, pada 2005 publik yang pro Pancasila masih mencapai 85,2 persen.

Lima tahun kemudian, pada 2010, prosentasenya turun tinggal 81,7 persen. Lalu pada 2015, turun kembali menjadi 79,4 persen. Sementara di survei 2018, angkanya semakin mengecil tinggal 75,3 persen masyarakat yang pro Pancasila. Penurunan jumlah hingga 10 persen tentu tidak boleh dianggap sepele, apalagi diabaikan begitu saja.

Berikutnya survei dari Alvara Research Center yang hasilnya mendapatkan, 19,4 persen PNS tidak setuju Pancasila. Survei Alvara ini dilakukan pada 10 September sampai 5 Oktober 2017 di 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Sebuah hasil yang sangat mencengangkan, mengingat PNS hidup dari gaji rakyat yang berasal dari latar belakang bermacam-macam, dan semestinya di pundak PNS lah Pancasila dapat ditegakkan dan dijaga secara terus-menerus.

Survei mutakhir dilakukan oleh Komunitas Muda Pancasila, “komunitas anak muda milenial yang peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara mengamalkan nilai nilai Pancasila”, muncul sejak 2018 lalu.

Mereka menyatakan telah memiliki 400 anggota dari alumni Sekolah Pancasila Muda. Pada Mei 2020 lalu, komunitas ini melakukan survei mengenai Pancasila, dengan sasaran usia 18-25, yang aktif menggunakan instagram dan facebook, baik yang tinggal di kota besar maupun di kawasan rural di 34 provinsi.

Hasilnya hanya 61 persen yang masih yakin dan setuju bahwa Pancasila sangat penting dan relevan. Sementara 19,5 persen menganggap netral atau biasa saja terhadap Pancasila. Sedangkan 19,5 persen lainnya merasa Pancasila tidak lagi dianggap penting atau relevan bagi kehidupan mereka.

Temuan survei dari Komunitas Muda Pancasila ini senada dengan survei LSI pada 2018 di atas. Sungguh merupakan PR yang amat besar untuk dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pancasila, terlebih di kalangan Gen Y (lahir 1981-1996) sebesar 25,87 persen, Gen Z (1997-2012) sejumlah 27,94, dan Generasi Alfa (2013- dst) sejumlah 10,88 persen, yang sekarang mulai memasuki usia SD.

Padahal, berdasarkan hasil sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada September 2020 lalu, jumlah tiga generasi ini mencapai 64,69 persen, artinya separuh lebih dari total populasi Indonesia saat ini yaitu 270,20 juta jiwa.

Mengapa Pancasila tidak dikenali publik?

Ada banyak argumentasi mengapa Pancasila tidak lagi menghiasi ruang publik kita. Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II DPR RI, dalam disertasinya misalnya menyatakan “terjadi kekosongan pembinaan Pancasila selama 20 tahun sejak masa reformasi pada 1998.”

Baru di era Presiden Jokowi, itupun tahun ketiga, dibentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pada 2018 lalu, dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menaikkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP), hingga saat ini.

Sementara dari banyak survei diketahui bahwa Pancasila tidak lagi diajarkan secara tersendiri di sekolah, burung Garuda sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebatas tertempel dengan rapi di dinding-dinding kelas maupun perkantoran pemerintah namun miskin implementasi, pun sekadar seremonial.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X