Polemik Demokrat, Isu KLB di Sumut hingga Marzuki Alie Adukan AHY ke Bareskrim

Kompas.com - 05/03/2021, 13:52 WIB
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAKetua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik di Partai Demokrat semakin memanas setelah partai berlambang bintang Mercy ini diterpa isu Kongres Luar Biasa (KLB) yang digadang-gadang akan melengserkan kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Isu KLB tersebut kini terlihat bukan sekadar wacana. Isu KLB ini kemudian diungkap oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam akun Twitternya @Andiarief_, Kamis (4/3/2021).

Secara detail, Andi menjelaskan bagaimana tim Partai Demokrat melakukan investigasi akan adanya dugaan KLB yang berlangsung di Sumatera Utara.

Baca juga: Andi Arief: Moeldoko dan Mantan Kader Demokrat Akan Bertemu di Sumut, Gelar Kudeta

Pelaksanaan KLB, juga ditengarai akan dihadiri oleh sejumlah tokoh yakni mantan kader Partai Demokrat serta pihak eksternal partai, salah satunya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Satu mantan kader Partai Demokrat, Marzuki Alie juga sudah memastikan dirinya bakal hadir dalam KLB tersebut setelah mendapat undangan Kamis sore.

KLB di Sumatera Utara

Andi Arief menduga kuat, KLB akan dilakukan di Sumatera Utara, pada Kamis (4/3/2021) hingga Sabtu (6/3/2021).

Dalam dugaannya, ia juga menyebut berdasarkan laporan tim Partai Demokrat, Moeldoko dan sejumlah mantan kader Partai Demokrat-lah yang akan menggelar KLB tersebut.

Baca juga: Isu KLB di Sumatera Utara, Andi Arief: Polisi Harus Bubarkan Kerumunan Ilegal

Dugaan itu, disimpulkan berdasarkan temuan investigasi tim Partai Demokrat mengenai adanya sejumlah nama, salah satunya Moeldoko yang memesan kamar di hotel di Deli Serdang.

"Ini bukan desas-desus Pak Moeldoko dan sebagian kader akan melakukan kudeta. Temuan tim kami terjadi di Hotel The Hill di Sibolangit Kabupaten Deli Serdang," tulis Andi dalam akun Twitter.

Dia mengatakan, penemuan itu diawali kedatangan tim ke lokasi hotel. Sampai di lokasi, tim langsung meminta informasi ke resepsionis dan menanyakan terkait kegiatan mengatasnamakan Partai Demokrat.

Baca juga: SBY Akan Turun Gunung Tanggapi KLB, Kader Demokrat Diminta Simak Arahan

Namun, kata dia, resepsionis menjawab tak ada kegiatan yang mengatasnamakan Partai Demokrat.

"Akan tetapi yang ada kegiatan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang dilaksanakan selama tiga hari, Kamis, Jumat, dan Sabtu," ujarnya.

Andi menduga, kegiatan yang mengatasnamakan GAMKI itu merupakan KLB yang akan digelar Moeldoko dan kawan-kawan.

Mantan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun memberikan jempolnya kepada wartawan saat mendarat di Bandara Kualanamu di Kabupaten Deliserdang, Sumut pada Kamis (4/3/2021) malamKOMPAS.com/MEI LEANDHA ROSYANTI Mantan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun memberikan jempolnya kepada wartawan saat mendarat di Bandara Kualanamu di Kabupaten Deliserdang, Sumut pada Kamis (4/3/2021) malam

GAMKI tolak dikaitkan KLB

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat GAMKI menolak dikaitkan dengan isu KLB versi Moeldoko dan kawan-kawan.

Ketua DPP GAMKI Willem Wandik menuturkan, pihaknya tak pernah melaksanakan kegiatan apapun di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, pada 4 sampai 6 Maret 2021.

Hal tersebut disampaikan Willem untuk menanggapi pernyataan Andi Arief yang menyebut nama GAMKI dipakai dalam KLB.

"Dapat kami tegaskan bahwa DPD GAMKI Provinsi Sumatera Utara ataupun DPC GAMKI se-Sumatera Utara tidak pernah melaksanakan kegiatan atau pertemuan apa pun di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang pada tanggal 4-6 Maret 2021," jelas Willem dalam siaran pers, Kamis.

Baca juga: GAMKI Tolak Dikaitkan dengan Isu KLB Partai Demokrat

Ia menjelaskan, GAMKI tengah membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri pihak-pihak yang membawa nama organisasi dalam mempersiapkan pertemuan itu.

"Siapa pun orang yang terbukti mengaitkan GAMKI dalam urusan internal organisasi lainnya, kami dari DPP GAMKI akan melakukan langkah organisasi atau langkah hukum lainnya secara tegas dan terukur," ucap dia.

Marzuki Alie hadiri KLB

Sementara, mantan kader Demokrat dan juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie mengaku akan hadir dalam KLB tersebut.

Ia mengaku telah mendapat undangan untuk hadir dalam KLB yang digelar di Sumatera Utara. Namun, ia tak menjelaskan secara spesifik di mana tepatnya lokasi KLB.

"Saya baru dapat undangan sore ini untuk hadir di KLB. Karena saya sudah dipecat, tentu saya harus hadir," kata Marzuki saat dihubungi Kompas.com, Kamis sore.

Baca juga: Kubu Kontra AHY Klaim Adakan KLB Hari Ini, Pengamat: Rusak Demokrasi dan Partai

Ia menyampaikan, apabila KLB tersebut memenuhi syarat, maka dirinya meminta agar keanggotaannya dipulihkan.

Diketahui, mantan Ketua DPR itu dipecat secara tidak hormat oleh Demokrat karena dianggap melanggar etika partai.

Marzuki Alie adukan AHY

Selain menanggapi isu KLB dan menyatakan akan hadir dalam acara tersebut, Marzuki Alie juga diketahui mengadukan sejumlah nama pejabat Partai Demokrat ke Bareskrim Polri, Kamis (4/3/2021). Salah satu nama yang diadukan adalah Ketua Umum AHY.

Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Marzuki Alie, Rusdiansyah saat dikonfirmasi Kompas.com.

"Lagi buat pengaduan. Pengaduan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah," kata Rusdiansyah kepada Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Diundang ke KLB Demokrat, Marzuki Alie: Saya Sudah Dipecat, Tentu Harus Hadir

Dia mengatakan bahwa tidak hanya AHY yang diadukan Marzuki Alie. Total lima orang yang masuk laporan ke Bareskrim Polri.

Adapun lima orang itu terdiri dari empat pengurus Demokrat dan satu kader non-pengurus.

Namun, Rusdiansyah tak menjabarkan secara detail siapa saja nama yang dimaksud dari empat orang lain selain AHY. Ia hanya membeberkan inisialnya.

"Betul, ada lima yang diadukan di Bareskrim hari ini. Inisial saja ya. SH, HK, RN, HMP, dan AHY," ujar dia.

Demokrat tak gentar

Menanggapi langkah yang diambil Marzuki Alie, Demokrat pun angkat suara dan menyatakan tak gentar dengan hal tersebut.

Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya tidak gentar menghadapi laporan yang dilayangkan mantan Sekjen Demokrat terhadap sejumlah kader Demokrat, termasuk Ketum AHY.

"Tentang rencana pelaporan Marzuki Alie terhadap elit-elit demokrat, itu hak hukum beliau. Kami dan segenap kader tak gentar dan siap menghadapi para penghianat yang tak tau diuntung Partai Demokrat dan Pak SBY," kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Kamis.

Baca juga: Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Ia menegaskan, pemecatan kader yang terlibat upaya kudeta internal Demokrat sudah sesuai dengan mekanisme organisasi.

Dirinya mengklaim, Partai Demokrat memiliki alat bukti yang kuat bahwa para mantan kader itu terlibat upaya penggembosan partai dengan melibatkan pihak luar yaitu Moeldoko.

"Ini murni sebagai praktek 'pelacuran' kader dan para mantan kader yang terobsesi kekuasaan di satu sisi dan praktek mempertontonkan arogansi kekuasaan di sisi lainnya dimana Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk pemenuhan syahwat politiknya pada 2024 nanti," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Nasional
Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Nasional
Dirsoskam Antikorupsi Duga 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Diinginkan di KPK

Dirsoskam Antikorupsi Duga 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Diinginkan di KPK

Nasional
Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X