Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Kompas.com - 05/03/2021, 10:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan, hingga saat ini tidak ada Kongres Luar Biasa di Partai Demokrat.

Oleh karena itu, Kamhar mengatakan apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Partai Demokrat dan hendak menggelar KLB, dipastikan itu ilegal.

"Kami tegaskan tidak ada KLB di Partai Demokrat. Jika ada yang mengatasnamakan Partai Demokrat untuk menyelenggarakan KLB, itu pasti ilegal," kata Kamhar dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021).

Pasalnya, ia mengungkapkan bahwa DPP Partai Demokrat hingga kini belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB.

Baca juga: Kubu Kontra-AHY Klaim Gelar KLB Demokrat Hari Ini

Berpegang hal itu, Kamhar memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh sejumlah pihak untuk menggelar KLB adalah tindakan makar dan tak sesuai konstitusi Partai Demokrat.

"Tak punya legal standing. Apalagi mereka-mereka yang telah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat, sama sekali tak punya hak untuk membawa-bawa nama Partai Demokrat dan menggunakan atribut Partai Demokrat," jelasnya.

Lebih lanjut, Kamhar mencermati kondisi Partai Demokrat saat ini tidak ada keadaan memaksa atau raison d'etre yang memadai untuk diselenggarakan KLB.

Sebaliknya, kata dia, kepengurusan di bawah kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus diapresiasi karena memiliki banyak pencapaian.

"Bahkan hasil survei terakhir beberapa lembaga survei, Partai Demokrat telah masuk tiga besar dengan persentase elektabilitas double digit," klaim Kamhar.

Lebih jauh, ia memandang bahwa apa yang dilakukan sekelompok pihak untuk menggelar KLB merupakan murni praktek 'pelacuran' kader dan para mantan kader yang terobsesi kekuasaan di satu sisi.

Ia juga mengatakan, KLB tersebut mempertontonkan praktek arogansi kekuasaan dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk memenuhi syahwat politik di 2024.

"Kami tegaskan ini bukan persoalan internal Partai Demokrat, karena tak ada sama sekali persoalan atau riak-riak dari segenap kader yang memiliki legal standing atau pemilik suara sah yaitu 34 orang Ketua DPD dan 514 orang Ketua DPC," ungkap dia.

Kamhar melihat, Demokrat telah membaca bahwa gerakan itu dimotori oleh aktor eksternal yang terafiliasi dengan kekuasaan yang menggunakan tangan para mantan kader.

Ia menduga, sekelompok orang itu tergiur kekuasaan dan rupiah.

"Jadi ini bukan hanya indikasi praktek kekuasaan yang mengancam kedaulatan Partai Demokrat. Lebih jauh dari itu, ini mengancam eksistensi demokrasi yang kita perjuangkan bersama sebagai agenda reformasi," ujarnya.

"Sekali lagi kami pastikan tak ada Ketua DPD dan Ketua DPC yang sah menghadiri kegiatan KLB abal-abal tersebut. Semuanya masih waras," sambung dia.

Baca juga: Darmizal Klaim KLB Akan Putuskan Moeldoko Pengganti AHY di Demokrat

Sebelumnya, beredar kabar bahwa sejumlah mantan kader Demokrat akan menggelar KLB pada Jumat (5/3/2021) siang.

Hal itu diungkapkan oleh salah satu mantan kader Demokrat Darmizal yang mengatakan, KLB akan dihadiri oleh 1.200 peserta.

"(Insya Allah) KLB dilaksanakan pada Jumat siang (5 Maret 2021). Peserta yang sudah menyatakan siap hadir sebanyak 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, Organisasi Sayap dan semua tamu undangan," kata Darmizal dalam keterangannya, Kamis (4/3/2021) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com