Kompas.com - 05/03/2021, 13:33 WIB
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAKetua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, kongres luar biasa (KLB) yang digelar oleh sejumlah eks kader Partai Demokrat akan rusak demokrasi dan partai.

Pasalnya, saat ini sikap politik Partai Demokrat adalah oposisi pemerintah. Apalagi, kata dia, ada nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang diduga terlibat dalam isu kudeta partai yang kini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

"Partai oposisi diserang dengan politik belah bambu, apalagi kuat dugaan campur tangan kekuasaan disana. Ini merusak demokrasi dan partai," jelas Pangi pada Kompas.com, Jumat (5/3/2021).

Menurut dia, keributan yang terjadi di internal partai berlambang mercy itu dapat mengganggu kinerja mesin partai. Sebab, ada kekhawatiran keributan itu justru akan berlangsung cukup panjang. 

"Nanti berlanjut ribut di sekretariat, di pengadilan, dan Menkumham, kapan partai bisa fokus untuk mempersiapkan kemenangan, soliditas kader juga sangat terganggu," paparnya.

Baca juga: Demokrat Kirim Surat ke Menkumham dan Kapolri, Minta Cegah Pelaksanaan KLB

Dampak yang lebih panjang, kata dia, elektabilitas Partai Demokrat pun terancam terganggu karena terlalu sibuk berkutat dengan konflik internal.

"Tidak ada partai politik yang sehat elektabilitasnya akan bagus ketika politik belah bambu via KLB dijalankan," pungkas dia.

Sebagai informasi eks kader Partai Demokrat, Muhammad Darmizal mengklaim bahwa KLB yang digelar kubu kontra AHY hari ini, akan menghasilkan Ketua Umum baru yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Darmizal mengatakan tujuan diadakannya KLB adalah memperkuat perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu serentak 2024.

"Insya Allah di bawah pimpinan ketum baru, PD akan menjadi pemenang Pemilu 2024, dengan targe suara di atas 25 persen," kata dia pada keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Demokrat: Rencana KLB Jadi Bukti Penyalahgunaan Kekuasaan

Darmizal menyebut bahwa seluruh kebutuhan alat peraga disiapkan dan ditanggung oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Padahal saat ini AHY diketahui masih memegang kendali terhadap DPP Partai Demokrat.

Ia juga mengklaim bahwa KLB dihadiri sekitar 1.200 orang terdiri dari peserta DPC dan DPD serta tamu undangan di seluruh Tanah Air.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X