Kompas.com - 05/03/2021, 10:08 WIB
Warga mengikuti aksi protes menolak kudeta militer di Yangon, Myanmar, Selasa (2/3/2021). Gambar diambil dari balik jendela. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/WSJ/djo ANTARA/REUTERS/STRINGERWarga mengikuti aksi protes menolak kudeta militer di Yangon, Myanmar, Selasa (2/3/2021). Gambar diambil dari balik jendela. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/WSJ/djo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Myanmar tetap tenang dan berdiam diri di kediaman masing-masing.

Hal tersebut menyusul penetapan status siaga II yang ditetapkan KBRI Yangon mengikuti perkembangan dan situasi terakhir di Myanmar.

"Sesuai rencana kontijensi, saat ini KBRI Yangon menetapkan status Siaga II. Dalam hal ini, KBRI telah sampaikan imbauan agar WNI tetap tenang dan berdiam diri di kediaman masing-masing," demikian keterangan yang disampaikan KBRI Yangon melalui siaran pers, dikutip Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Tentara Myanmar Diduga Lontarkan Ancaman kepada Pengunjuk Rasa Melalui Media Sosial


Selain itu, para WNI di Myanmar juga diimbau untuk menghindari bepergian, termasuk ke tempat kerja apabila tidak ada keperluan sangat mendesak.

Bagi WNI dan keluarganya yang tidak memiliki keperluan esensial di Myanmar pun, diminta untuk kembali ke Indonesia.

Hal tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan penerbangan komersial yang saat ini masih tersedia.

"Kemlu dan KBRI Yangon terus memantau perkembangan situasi di Myanmar. Saat ini dipandang belum mendesak untuk melakukan evakuasi WNI," lanjut keterangan tersebut.

Adapun masyarakat yang membutuhkan informasi dapat menghubungi hotline KBRI Yangon di nomor +95 9 503 7055 dan hotline pelindungan WNI Kemlu di nomor +62 812-9007-0027.

Baca juga: Beredar Video Kebrutalan Aparat Myanmar, Dunia Diminta Bertindak

Diketahui situasi dan kondisi di Myanmar saat ini sedang memanas karena terjadi aksi kudeta oleh militer.

Akibatnya, banyak korban berjatuhan karena melakukan aksi protes terhadap hal tersebut.

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi pun saat ini tengah ditahan oleh pihak militer Myanmar yang menuduh Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) gagal menangani ketidakberesan besar dalam pemilu Myanmar yang digelar pada November 2020 lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X