JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyoroti kasus yang terjadi selama kurun waktu satu tahun pandemi Covid-19 di Indonesia.
Seperti diketahui, satu tahun pandemi Covid-19 peran tenaga medis dan tenaga kesehatan sangat penting menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19.
IDI menyoroti total kasus kematian dokter, pemberian insentif hingga vaksinasi Covid-19.
Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi meminta pemerintah memiliki konsentrasi untuk melindungi tenaga kesehatan yang bertugas menangani pandemi Covid-19.
Baca juga: Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis
Berdasarkan data yang diterimanya, Adib mengatakan, hingga 28 Februari 2021 terdapat 325 orang dokter yang meninggal dunia akibat Covid-19.
Jumlah angka kematian dokter ini, kata dia, mengalami peningkatan dari data sebelumnya 10 Februari 2021 sebanyak 317 dokter meninggal dunia.
"Mudah-mudahan tidak ada lagi dan cenderung turun dibandingkan kalau pada bulan Desember dan Januari," Adib dalam diskusi virtual, Senin (1/3/2021).
Tak hanya kasus kematian, Adib juga meminta aturan soal penerimaan insentif terkait penanganan Covid-19 perlu diperluas.
Ia mengatakan, apabila insentif diberikan melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan pemerintah daerah (Pemda), maka pemerintah harus menegaskan bahwa petugas non-medis juga berhak menerima insentif.
Baca juga: IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas
"Ini yang saya kira perlu ada regulasi yang tegas, kalau itu (insentif) melalui faskes atau Pemda maka upaya yang harus dilakukan adalah ketegasan siapa yang berhak mendapatkan," ujarnya.
Ia mengatakan, seluruh cakupan penanganan Covid-19 harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak menimbulkan ketidakadilan.
"Satu perhatian buat kita supaya kalau kita bicara berhak mendapatkan insentif pelayanan, maka tentunya melibatkan unsur non-kesehatan apakah bagian cs (cleaning service), berkaitan dengan laundry dan sebagainya yang itu juga membantu," ujarnya.
Terakhir, IDI mengatakan, vaksinasi Covid-19 adalah cara paling etis untuk mencapai herd immunity.
"Kalau enggak etis, gampang kok, biarin aja. Nanti siapa yang tahan, yang enggak tahan ya enggak tahan, tapi itu enggak etis. Cara yang paling etis adalah seperti yang dilakukan oleh pemerintah dengan memvaksin," kata Ketua Dewan Pakar PB IDI Menaldi Rasmin.
Baca juga: IDI: Gelombang Pertama Covid-19 Belum Berakhir
Namun, Menaldi mengingatkan bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk memutus penularan Covid-19.
Ia meminta, masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Vaksinasi adalah pencegahan tahap kedua secondary prevention yaitu untuk mencegah orang jangan sampai sakit, kalau sakit jangan sampai berat," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.