Kompas.com - 02/03/2021, 09:26 WIB
Komisaris PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro berjalan meninggalkan gedung bundar Kejaksaan Agung usai diperiksa sebagai saksi di Jakarta, Senin (6/1/2020). Benny Tjokrosaputro diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.
ANTARAFOTO/NOVA WAHYUDIKomisaris PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro berjalan meninggalkan gedung bundar Kejaksaan Agung usai diperiksa sebagai saksi di Jakarta, Senin (6/1/2020). Benny Tjokrosaputro diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro menggugat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Perkara dengan nomor 51/G/2021/PTUN.JKT tersebut didaftarkan pada Jumat (26/2/2021).

Kuasa hukum Benny Tjokro, Bob Hasan mengungkapkan, gugatan itu dilayangkan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK atas kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menjerat kliennya.

Baca juga: Kasus Asabri, Jimmy Sutopo Diduga Atur Jual Beli Saham Bersama Benny Tjokro

"Hasil LHP yang berasumsi juga diikuti dengan putusan pengadilan atas kerugian negara oleh Benny Tjokro yang berasumsi yakni senilai Rp 6 triliun," ungkap Bob ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (2/3/2021).

Diketahui, hasil pemeriksaan investigatif BPK tersebut menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara dalam kasus Jiwasraya sebesar Rp 16,8 triliun.

Benny Tjokro sendiri telah divonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta di kasus Jiwasraya. Benny juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp 6,07 triliun.

Adapun dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Benny meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugatannya.

Selanjutnya, Benny meminta agar Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif yang dikeluarkan BPK terkait kasus Jiwasraya dinyatakan batal atau tidak sah.

“Menyatakan batal atau tidak sah Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif yang dikeluarkan oleh tergugat a quo karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku Keputusan tergugat,” demikian dikutip dari laman SIPP PTUN Jakarta.

Pihak Benny juga meminta PTUN Jakarta memerintahkan BPK mencabut laporan tersebut dengan segera dan tanpa syarat.

Baca juga: Kejagung Sita 131 Sertifikat HGB Benny Tjokro di Lebak

BPK juga diminta membayar ganti rugi kepada Benny. Berikutnya, Benny ingin agar status dan martabatnya direhabilitasi.

“Memerintahkan kepada tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang rehabilitasi penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai warga negara yang baik," tulisnya.

Terakhir, Benny meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada BPK.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X