Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Kudeta Demokrat dan Langkah SBY untuk Lindungi AHY

Kompas.com - 26/02/2021, 07:54 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Isu gerakan perebutan kekuasaan atau makar di tubuh Partai Demokrat belum juga surut.

Isu tersebut pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konfrensi pers yang dilakukan Senin (1/2/2021).

AHY menuding ada pihak-pihak yang berupaya untuk mengangkat sosok baru menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dengan mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB).

Pada perkembangannya, tokoh-tokoh yang diduga menjadi dalang perebutan kekuasaan itu adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, Darmizal dan Johni Allen Marbun.

Menanggapi isu tersebut, Ketua Majelis TInggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya turut membuat pernyataan.

SBY menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak diperjualbelikan untuk pihak-pihak yang ingin melakukan upaya perebutan kekuasaan.

“Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakana dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan.” Kata SBY pada video yang dirilis Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Dicopot dari Ketua DPC Partai Demokrat Blora, Bambang Susilo Ungkap Alasannya Dukung KLB

Ia juga menyebut bahwa jika partai berlogo mercy itu berhasil dikudeta, maka demokrasi berada pada masa krisis.

Presiden RI Ke 6 itu meyakini bahwa Presiden Joko Widodo tidak mengetahui keterlibatan Moeldoko dalam upaya perebutan kekuasaan itu.

SBY juga meyakini sejumlah tokoh seperti Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta kepala Badan Intelegen Negara (BIN) Budi Gunawan dicatut namanya dalam permasalahan ini.

Saat ini, lanjut SBY, upaya kudeta masih terus dilakukan sejumlah pihak secara diam-diam meski sudah disampaikan pada publik.

Ikrar setia kader

Isu kudeta yang melibatkan sejumlah kader Partai Demokrat tersebut direspon dengan pembacaan ikrar setia semua Ketua DPD partai Demokrat Selasa (23/2/2021).

Para Ketua DPD Partai Demokrat yang diwakili Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah menyatakan setia pada konstitusi Partai Demokrat.

"Kami para ketua DPD se-Indonesia atas nama seluruh kader Demokrat berikrar. Pertama, setia, tunduk, patuh pada konstitusi Partai Demokrat yang telah menetapkan Ketua Umum AHY sebagai Ketum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020, serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM," kata Ni'matullah dalam video yang diterima Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Demokrat: Jangan Adu Domba AHY dan Ibas

Selain itu pada kesempatan yang sama para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia bertekad untuk melawan pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) dan meminta DPP melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat dan melanggar etika politik.

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com