Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/02/2021, 17:23 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI menyoroti kebijakan investasi di Indonesia yang dinilainya terlalu terbuka.

“Dalam investasi, pemegang kekuatan dan kekuasaan adalah pemilik modal atau korporasi. Ini bisa menjadi baik, tapi pada prakteknya kerap meminggirkan masyarakat adat. Mereka dianggap sebagai penghambat pembangunan,” papar Gus AMI.

Atas dasar itu, Gus AMI mendukung penuh upaya pengesahaan Undang-undang (UU) Masyarakat Adat. Menurutnya, UU ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi.

Baca juga: Sukabumi Kerap Dilanda Bencana, Gus AMI Imbau Pemerintah Berikan Perhatian Serius

“Saya mengajak semua fraksi untuk terus membaca dan menerima fakta-fakta lapangan yang tumbuh berkembang di masa sulit. Ini semua akan memberi jawaban alternatif bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia,” jelasnya.

Hal tersebut disampaikan Gus AMI saat menghadiri webinar dengan judul Urgensi UU Masyarakat Adat, Kamis (25/2/2021).

Selain Gus AMI, webinar itu dihadiri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Rukka Sombolinggi, dan Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara (Persero) (PTPN) V Budiman Sudjatmiko.

Turut hadir dalam daftar pembicara, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri, Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam, dan Anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia.

Baca juga: Kunjungi Lokasi Bencana Alam Sukabumi, Gus AMI Dukung Rencana Relokasi Lahan

Dalam webinar itu, Gus AMI turut menyinggung kelalaian negara dalam menghormati masyarakat adat berserta hak tradisionalnya.

Menurutnya, meski konstitusi dan sejumlah UU telah menjamin hak masyarakat hukum adat, tapi jaminan tersebut sampai sekarang belum terpenuhi.

“Padahal kontribusi masyarakat adat sangat besar bagi Indonesia. Namun, amanat untuk menjaga mereka belum optimal dijalankan negara,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, kontribusi masyarakat adat sebagai penopang ekonomi Indonesia sangatlah besar.

Baca juga: Di Muktamar PKB, Cak Imin Ubah Nama Sapaan Jadi Gus AMI

“Produktivitas masyarakat adat mampu menyaingi komoditas perkebunan korporasi. Segala resiko ditanggung langsung oleh mereka. Namun, hak mereka terus dipinggirkan oleh upaya yang mengatasnamakan pembangunan dan pemberdayaan,” katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan data kajian dari Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), saat ini masih banyak masyarakat adat yang kehilangan wilayahnya.

Banyak dari mereka kehilangan wilayah karena peralihan daerah menjadi wilayah kosesi. Wilayah ini contohnya perkebunan dan pertambangan.

"Dalam kasus ini, hak-hak masyarakat adat masih terancam dan belum mendapat perlindungan memadai," terang Gus AMI.

Baca juga: Anggota DPR Ditampar 2 Kali oleh Pria yang Anaknya Hendak Diselamatkan

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com