Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompas.com - 24/02/2021, 21:37 WIB
Komisioner  Kompolnas, Poengky Indarti saat memberi keterangan pers di Polda NTB, Jumat sore (12/10) Kompas.com/fitriKomisioner Kompolnas, Poengky Indarti saat memberi keterangan pers di Polda NTB, Jumat sore (12/10)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyebut, dalam sejumlah kasus, sebagian personel Polri tidak memahami pentingnya prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun, perlindungan HAM di lingkungan Polri telah termuat di dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Jadi kalau saya dari Kompolnas melihat, ketika kami berkunjung ke daerah atau kami melihat dari kasus-kasus yang muncul, itu ternyata memang anggota mungkin hampir sebagian besar kalau saya boleh menyatakan, itu tidak terlalu familiar dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2009," ujar Poengky, dalam webinar yang digelar Imparsial, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Kompolnas Minta Penyidik Polri Laksanakan SE Kapolri soal UU ITE

Menurut Poengky, pemahaman anggota polisi mengenai HAM sangat penting. Hal itu bertujuan supaya Polri benar-benar bisa menjalankan reformasi kultural.

Akan tetapi, Poengky melihat bahwa ada dilema mengenai hal tersebut. Mengingat, personel kepolisian juga diberi kewenangan untuk melakukan kekerasan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di mana kewenangan personel kepolisian ini termuat di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengatur tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

"Meskipun sebetulnya polisi sebagai aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk melakukan kekerasan, katakanlah misalnya menembak penjahat. Itu juga salah satu kewenangan yang diberikan UU, tetapi mesti harus ada aturannya," kata Poengky.

Baca juga: Kompolnas Minta Pemberantasan Narkoba Harus Komprehensif

Poengky menyebut perlunya penguatan pemahaman HAM di lingkungan kepolisian, terutama pada saat mereka menjalani pendidikan.

Ia mengungkapkan, porsi pemberian ilmu pengetahuan tentang HAM bagi personel yang menjalani pendidikan sejauh ini masih sedikit.

Sedikitnya porsi pemahaman tentang HAM juga diperparah dengan praktik di lapangan yang justru personel kepolisian kerap lupa.

"Jadi dari SPN atau dari Akpol di tingkat pendidikan, itu pengetahuan atau pelajaran tentang HAM hanya diajarkan dua SKS. Itu pun HAM dan hukum. Mana porsinya yang lebih banyak, mestinya porsi hukum ketimbang HAM," kata Poengky.

"Kemudian juga terkait dengan vokasi atau praktik. Itu tidak banyak dilakukan sehingga ketika polisi mempraktikan mudah lupa," ungkap dia.

Baca juga: Kompolnas: Peraturan Kapolri soal Implementasi Prinsip HAM Perlu Disosialisasikan Lagi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Nasional
Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Nasional
Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Nasional
RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

Nasional
HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

Nasional
Daftar Zona Merah Covid-19 Indonesia Data 20 Juni 2021, DKI Jakarta Termasuk

Daftar Zona Merah Covid-19 Indonesia Data 20 Juni 2021, DKI Jakarta Termasuk

Nasional
Politikus PPP Minta Hukuman Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Diperberat

Politikus PPP Minta Hukuman Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Diperberat

Nasional
Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda Diskriminatif Dicabut

Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda Diskriminatif Dicabut

Nasional
Anggota DPR: Polisi Pemerkosa Remaja Harus Dihukum Berat, Proses Peradilan Mesti Terbuka

Anggota DPR: Polisi Pemerkosa Remaja Harus Dihukum Berat, Proses Peradilan Mesti Terbuka

Nasional
Hal yang Meringankan Dirut RS Ummi, Profesinya Dibutuhkan di Masa Pandemi

Hal yang Meringankan Dirut RS Ummi, Profesinya Dibutuhkan di Masa Pandemi

Nasional
Presiden Pilih PPKM Mikro, Pimpinan Komisi IX: Sudah Tepat

Presiden Pilih PPKM Mikro, Pimpinan Komisi IX: Sudah Tepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X