Wapres Minta Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Sesuai Jadwal

Kompas.com - 18/02/2021, 14:06 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat meresmikan Sentra Kreasi Atensi di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin saat meresmikan Sentra Kreasi Atensi di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap kecepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sejalan dengan jumlah masyarakat yang harus divaksin.

Ia ingin tidak ada penumpukan orang yang akan divaksin karena proses vaksinasi berjalan lambat.

"Jadi diharapkan kecepatannya ini bisa terkejar, supaya jangan yang ini sudah harus divaksin lagi, yang ini belum tercapai (vaksinasinya)," kata Ma'ruf, saat meresmikan Sentra Kreasi Atensi milik Kementerian Sosial di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021).

Baca juga: Wapres: Vaksinasi Covid-19 Saat Ramadhan Tak Batalkan Puasa

Ma'ruf mengatakan, keseimbangan antara jumlah yang divaksin dengan kecepatan pelaksanaan vaksin harus diperhatikan.

Ia ingin pelaksanaan program vaksinasi nasional sesuai waktu yang sudah dijadwalkan.

"Kita harapkan kecepatannya terkejar supaya jangan sampai ketika harus divaksin lagi ada yang belum tercapai," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Wapres: Kemarin Saya baru Divaksin, Ngantuk, Katanya 3 Hari...

Ma'ruf telah menjalani vaksinasi Covid-19 pada Rabu (17/2/2021). Ia menjadi lansia pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dari Sinovac.

Vaksinasi terhadap lansia mulai dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency used authorization (EAU) terhadap vaksin Sinovac berdasarkan hasil uji klinis untuk para lansia.

Kelompok lansia termasuk dalam target vaksinasi karena rentan terpapar virus corona penyebab Covid-19.

Baca juga: 4 Tahapan Vaksinasi Covid-19 dan Jadwal Pelaksanaannya

Kementerian Kesehatan menetapkan 4 tahapan prioritas penerima vaksin. Tahap 1 dan 2 dilaksanakan pada Januari hingga April 2021.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Nasional
RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

Nasional
Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Nasional
Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Nasional
Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X