Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UUD 1945 Jadi Alasan Jusuf Kalla Berhasrat Akhiri Konflik Afghanistan

Kompas.com - 24/02/2021, 15:03 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mempunyai keinginan besar berkontribusi dalam memutus rantai konflik antara Pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban yang sudah berlangsung lama.

Kalla yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu bermimpi terciptanya perdamaian di Afghanistan.

Hal itu terbukti dengan kesediaannya menjadi sang mediator antara pemerintah Afghanistan dan Taliban supaya keduanya bersepakat mengakhiri konflik.

Baca juga: Pengakuan JK Undang Taliban Makan ke Rumahnya: Dalam Rangka Perdamaian Afghanistan

Ia mengatakan, perannya dalam menciptakan perdamaian di Afghanistan merupakan dalam rangka menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Justru saya menjalankan UUD 1945, bunyi UUD 1945, negara dibentuk, pemerintah dibentuk untuk menjalankan bangsa, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ikut dalam ketertiban dunia dengan cara perdamaian yang abadi. Jadi saya melaksanakan UUD 1945. Tiga poin itu," ujar Kalla dalam program "Beginu" yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Dalam perjalanannya, Kalla pernah bertandang langsung ke Afghanistan. Ia diterima langsung Presiden Afghanistan Ashraf Ghani di Gulkhana Palace, Kompleks Istana Kepresidenan Afghanistan, Kabul, Kamis (24/12/2020).

Baca juga: Ditanya soal Pendanaan Buzzer Istana, JK: Zaman Saya Tak Ada

Dalam pertemuan tersebut, Ghani secara tegas meminta JK untuk memimpin perundingan damai tersebut.

Pada kunjungan ini, Kalla juga mengajak Hamid Awaluddin yang merupakan Ketua Juru Runding Helsinki untuk Perdamaian Aceh.

Selama berada di Kabul, Kalla sempat berdiskusi dan bertukar pikiran dengan Menteri Urusan Haji dan Agama Afghanistan, Muhammad Qosim Halimi, serta sejumlah pejabat penting lainnya untuk membahas perdamaian.

Keseriusan Kalla ingin menyudahi konflik di Afghanistan tak berhenti sampai di situ.

Baca juga: Jusuf Kalla: Dulu Saya Usulkan Pilkada 3 Kali sebab Rumit bagi Penyelenggara

Halaman:


Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com