UUD 1945 Jadi Alasan Jusuf Kalla Berhasrat Akhiri Konflik Afghanistan

Kalla yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu bermimpi terciptanya perdamaian di Afghanistan.

Hal itu terbukti dengan kesediaannya menjadi sang mediator antara pemerintah Afghanistan dan Taliban supaya keduanya bersepakat mengakhiri konflik.

Ia mengatakan, perannya dalam menciptakan perdamaian di Afghanistan merupakan dalam rangka menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Justru saya menjalankan UUD 1945, bunyi UUD 1945, negara dibentuk, pemerintah dibentuk untuk menjalankan bangsa, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ikut dalam ketertiban dunia dengan cara perdamaian yang abadi. Jadi saya melaksanakan UUD 1945. Tiga poin itu," ujar Kalla dalam program "Beginu" yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Dalam perjalanannya, Kalla pernah bertandang langsung ke Afghanistan. Ia diterima langsung Presiden Afghanistan Ashraf Ghani di Gulkhana Palace, Kompleks Istana Kepresidenan Afghanistan, Kabul, Kamis (24/12/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Ghani secara tegas meminta JK untuk memimpin perundingan damai tersebut.

Pada kunjungan ini, Kalla juga mengajak Hamid Awaluddin yang merupakan Ketua Juru Runding Helsinki untuk Perdamaian Aceh.

Selama berada di Kabul, Kalla sempat berdiskusi dan bertukar pikiran dengan Menteri Urusan Haji dan Agama Afghanistan, Muhammad Qosim Halimi, serta sejumlah pejabat penting lainnya untuk membahas perdamaian.

Keseriusan Kalla ingin menyudahi konflik di Afghanistan tak berhenti sampai di situ.

Kalla juga mengaku pernah mengundang perwakilan Taliban ke kediamannya di Jakarta untuk membahas isu serupa.

"Jadi saya undang Taliban ke sini, makan di rumah ini (di rumahnya)," kata Kalla.

Ternyata, langkah Kalla menemui kedua belah pihak bertujuan supaya bisa mengenal lebih dalam tentang mereka.

Hal ini yang menjadi cara Kalla ketika dirinya bersedia menjadi penengah dalam konflik antara pemerintah Afghanistan dan Taliban.

"Anda tidak bisa mendamaikan suatu negara, suatu suku, suatu orang, tanpa mengenal dua belah pihak," kata Kalla.