Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risau karena Sawah Beralih Fungsi, La Nyalla Minta Pemerintah Evaluasi Alih Fungsi Lahan

Kompas.com - 23/02/2021, 10:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti mendesak pemerintah untuk melakukan lima langkah mengatasi darurat lahan pangan.

Hal itu, menurut dia, perlu dilakukan karena setiap tahun terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi bukan sawah hingga ratusan ribu hektar.

"Saya merasa miris atas kondisi tersebut, dan mendesak pemerintah untuk segera mengatasi krisis lahan tersebut," kata La Nyalla kala melakukan kunjungan di Jawa Timur, Senin (22/2/2021) seperti dikutip Antara.

Baca juga: Jadi Miliarder, Warga Desa Tuban Tetap Pergi ke Sawah, Ini Kata Mereka

Adapun langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu menghentikan alih fungsi lahan, terutama di kawasan lahan pangan yakni pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Kemudian, menurut La Nyalla, melakukan rehabilitasi kawasan lahan pangan yang mengalami kerusakan.

Rehabilitasi tersebut dimaksud agar lahan pangan dapat kembali berproduksi sesuai fungsinya.

Mantan Ketua Umum PSSI ini mengatakan, langkah ketiganya yakni pemerintah harus sesegera mungkin cetak lahan pangan baru.

"Indonesia ini begitu luas. Masih banyak wilayah yang bisa dimaksimalkan sebagai lahan baru untuk areal pangan, baik itu sawah, perkebunan maupun perikanan," ujar dia. 

Baca juga: Air dan Akses Jalan Jadi Alasan Investor Alih Fungsi Lahan Sawah

Langkah keempat adalah meminta pemerintah melakukan identifikasi wilayah di seluruh Indonesia.

Hal ini penting untuk memetakan mana wilayah produktif untuk pertanian, permukiman, industri dan sebagainya.

"Hal itu dilakukan agar kita memiliki pemetaan yang jelas mana wilayah yang bisa digunakan untuk pertanian, permukiman, industri, dan lain sebagainya dan mana wilayah produktif sebagai lahan pangan," papar dia.

Baca juga: UU Cipta Kerja Izinkan Alih Fungsi Lahan Sawah, Ini Kriterianya

Langkah kelima, menurut La Nyalla, pemerintah perlu menetapkan lahan pangan abadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Sebab, ia mengatakan bahwa di beberapa wilayah telah menetapkan kawasan lahan abadi.

Untuk itu, senator asal daerah pilihan (dapil) Jawa Timur ini menilai, lahan abadi perlu ditetapkan di seluruh Indonesia agar pembangunan sektor non pertanian tak menggerus kebutuhan pangan masyarakat.

"Lahan pangan abadi ini penting, agar rencana pembangunan tidak membabi-buta memberangus sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak. Lahan abadi ini sebagai barrier atau pelindung agar lahan pangan tak tergerus pembangunan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com