Kasus Juliari-Edhy Disebut Tak Pengaruhi Elektabilitas PDI-P dan Gerindra, Apa Sebabnya?

Kompas.com - 22/02/2021, 18:13 WIB
Edhy Prabowo (kiri) dan Juliari Batubara (kanan). ANTARA FOTO/ RENO ESNIR/ GALIH PRADIPTA Edhy Prabowo (kiri) dan Juliari Batubara (kanan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Golkar memiliki elektabilitas yang tinggi apabila pemilu legislatif digelar saat ini.

Berdasarkan survei dengan simulasi top of mind partai politik, PDI-P menjadi partai yang paling banyak disebut, yakni 20,1 persen responden. Disusul Partai Gerindra (11 persen) dan Golkar (8,3 persen).

"Top of mind ini sebetulnya agak mirip urutannya, terutama yang papan atasnya, dengan pemilu 2019. Pertama itu masih PDI-P 20,1 (persen), kemudian Gerindra sekitar 11 persen, lalu Golkar, berikutnya PKS PKB rebutan tempat keempat," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, dalam rilis survei, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Survei LSI: Kinerja Prabowo Paling Memuaskan Publik

Hasil survei dengan simulasi semi terbuka juga menunjukkan hasil serupa. PDI-P unggul dengan elektabilitas sebesar 24,5 persen, Gerindra (12,6 persen), Golkar (10,0 persen).

Djayadi menuturkan, kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara serta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak berpengaruh banyak terhadap elektabilitas PDI-P dan Gerindra.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meskipun Juliari dan Edhy merupakan kader dua partai tersebut. Menurut Djayadi, kasus korupsi tersebut hanya isu sesaat yang tidak begitu memengaruhi elektabilitas partai.

Ia mengungkapkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus itu menjadi isu sesaat, yakni dampak kasus tersebut pada persepsi masyarakat serta asosiasi antara kasus dengan partai politik.

"Dalam dua kasus korupsi kemarin, itu asosiasi partai dengan kader yang melakukan korupsi itu begitu cepat diputus, sehingga dengan cepat ada upaya untuk membangun persepsi bahwa bukan partainya yang salah, tetapi kadernya yang salah," kata Djayadi.

Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ganjar-Anies Beda Tipis

Djayadi berpandangan, masyarakat memiliki persepsi bahwa kasus Juliari dan Edhy bukanlah korupsi yang dilakukan oleh partai.

"Seandainya yang melakukan, aktor utama, misalnya ketua umumnya, mungkin akan berpengaruh lebih besar," ujar dia.

Di sisi lain, survei LSI digelar pada Januari 2021. Sementara kasus Juliari dan Edhy ramai menjadi perbincangan pada November dan Desember 2020, sehingga isu itu tidak lagi menjadi perhatian utama masyarakat.

Djayadi menambahkan faktor lain yang membuat elektabilitas PDI-P tetap tinggi, salah satunya kinerja Presiden Joko Widodo yang dianggap memuaskan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

Nasional
Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Nasional
Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Nasional
Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Nasional
Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Nasional
Azis Syamsuddin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Kasus Suap Mantan Penyidik KPK

Azis Syamsuddin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Kasus Suap Mantan Penyidik KPK

Nasional
Sebaran 17.374 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.165

Sebaran 17.374 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.165

Nasional
12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.