Salin Artikel

Kasus Juliari-Edhy Disebut Tak Pengaruhi Elektabilitas PDI-P dan Gerindra, Apa Sebabnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Golkar memiliki elektabilitas yang tinggi apabila pemilu legislatif digelar saat ini.

Berdasarkan survei dengan simulasi top of mind partai politik, PDI-P menjadi partai yang paling banyak disebut, yakni 20,1 persen responden. Disusul Partai Gerindra (11 persen) dan Golkar (8,3 persen).

"Top of mind ini sebetulnya agak mirip urutannya, terutama yang papan atasnya, dengan pemilu 2019. Pertama itu masih PDI-P 20,1 (persen), kemudian Gerindra sekitar 11 persen, lalu Golkar, berikutnya PKS PKB rebutan tempat keempat," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, dalam rilis survei, Senin (22/2/2021).

Hasil survei dengan simulasi semi terbuka juga menunjukkan hasil serupa. PDI-P unggul dengan elektabilitas sebesar 24,5 persen, Gerindra (12,6 persen), Golkar (10,0 persen).

Djayadi menuturkan, kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara serta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak berpengaruh banyak terhadap elektabilitas PDI-P dan Gerindra.

Meskipun Juliari dan Edhy merupakan kader dua partai tersebut. Menurut Djayadi, kasus korupsi tersebut hanya isu sesaat yang tidak begitu memengaruhi elektabilitas partai.

Ia mengungkapkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus itu menjadi isu sesaat, yakni dampak kasus tersebut pada persepsi masyarakat serta asosiasi antara kasus dengan partai politik.

"Dalam dua kasus korupsi kemarin, itu asosiasi partai dengan kader yang melakukan korupsi itu begitu cepat diputus, sehingga dengan cepat ada upaya untuk membangun persepsi bahwa bukan partainya yang salah, tetapi kadernya yang salah," kata Djayadi.

Djayadi berpandangan, masyarakat memiliki persepsi bahwa kasus Juliari dan Edhy bukanlah korupsi yang dilakukan oleh partai.

"Seandainya yang melakukan, aktor utama, misalnya ketua umumnya, mungkin akan berpengaruh lebih besar," ujar dia.

Di sisi lain, survei LSI digelar pada Januari 2021. Sementara kasus Juliari dan Edhy ramai menjadi perbincangan pada November dan Desember 2020, sehingga isu itu tidak lagi menjadi perhatian utama masyarakat.

Djayadi menambahkan faktor lain yang membuat elektabilitas PDI-P tetap tinggi, salah satunya kinerja Presiden Joko Widodo yang dianggap memuaskan.

Survei LSI dilakukan terhadap 1.200 orang responden dengan metode wawancara lapangan pada 25-31 Januari 2021.

Survei ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut hasil survei LSI terkait elektabilitas partai politik dengan simulasi semi terbuka:

1. PDI-P: 24,5 persen

2. Gerindra: 12,6 persen

3. Golkar 10,0 persen

4. PKB: 9,7 persen

5. PKS: 7,6 persen

6. Demokrat: 5,4 persen

7. Nasdem: 3,4 persen

8. PAN: 3,0 persen

9. PPP: 2,4 persen

10. PSI: 1,5 persen

11. Perindo: 1,4 persen

12. Hanura: 0,3 persen

13. Berkarya: 0,3 persen

14. PBB: 0,1 persen

15. Gelora: 0,1 persen

16. PKPI: 0 persen

17. Garuda: 0 persen

18. Lainnya: o persen

Tidak Tahu/Tidak Jawab: 17,5 persen

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/18135891/kasus-juliari-edhy-disebut-tak-pengaruhi-elektabilitas-pdi-p-dan-gerindra

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke