Kompas.com - 22/02/2021, 15:32 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bersiap menyampaikan pengarahan dalam peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020). Kegiatan yang dihadiri oleh para kader Partai Gerindra tersebut mengangkat tema Setia Bergerak untuk Indonesia Raya.ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bersiap menyampaikan pengarahan dalam peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020). Kegiatan yang dihadiri oleh para kader Partai Gerindra tersebut mengangkat tema Setia Bergerak untuk Indonesia Raya.ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi apabila pemilihan presiden dilakukan saat ini.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan, dalam simulasi semi terbuka, Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 22,5 persen diikuti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (10,6 persen) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (10,2 persen)

"Masih Pak Prabowo yang unggul sementara 22,5 persen. Menyusul kemudian, ini boleh kita sebut sama, Pak Ganjar dan Pak Anies ini posisinya sama 10,6 (persen), 10,2 (persen) itu secara statsitik sama karena berada dalam margin of error," kata Djayadi dalam rilis survei, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Survei Parameter Politik: Elektabilitas Prabowo Tertinggi Diikuti Anies dan Ganjar

Dalam simulasi tertutup dengan 14 nama calon presiden, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga berada di urutan teratas dengan elektabilitas 25,3 persen disusul Ganjar (14,7 persen) dan Anies (13,1 persen).

Hasil serupa juga ditunjukan dalam simulasi tertutup dengan 10 nama di mana Prabowo memperoleh 26 persen, Ganjar (15,4 persen), dan Anies (13,3 persen).

Selain tiga nama di atas, nama-nama lain yang juga masuk dalam hasil survei LSI antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun alasan utama para responden dalam memilih presiden antara lain tegas/berwibawa (27,6 persen), merakyat/perhatian pada rakyat (22,5 persen), jujur/bersih dari praktik KKN (9,6 persen), dan pintar/berpendidikan (7,2 persen).

Baca juga: Survei Parameter Politik: PDI-P Jadi Partai dengan Elektabilitas Tertinggi

"Sekarang ini dua hal yang paling menonjol yang menjadi alasan utama, paling tidak sampai Januari 2021, memilih presiden itu adalah kalau dianggap memiliki personality yang tegas berwibawa, kemudian merakyat atau memiliki perhatian kepada rakyat," kata Djayadi.

Survei tersebut dilakukan terhadap 1.200 orang responden dengan metode wawancara lapangan pada 25-31 Januari 2021.

Survei ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut hasil survei elektabilitas capres versi Lembaga Survei Indonesia:

Baca juga: Elektabilitas Prabowo dan Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Capres Vox Populi

Simulasi tertutup 14 nama:

  1. Prabowo Subianto: 25,3 persen
  2. Ganjar Pranowo: 14,7 persen
  3. Anies Baswedan: 13,1 persen
  4. Sandiaga Uno: 9,5 persen
  5. Ridwan Kamil: 6,9 persen
  6. Agus Harimurti Yudhoyono: 6,2 persen
  7. Khofifah Indar Parawansa: 4,4 persen
  8. Gatot Nurmantyo: 2,2 persen
  9. Mahfud MD: 2,0 persen
  10. Erick Thohir: 1,6 persen
  11. Puan Maharani: 0,8 persen
  12. Tito Karnavian: 0,6 persen
  13. Budi Gunawan: 0,5 persen
  14. Muhaimin Iskandar: 0,3 persen
  15. Tidak tahu/rahasia: 10,4 persen

Simulasi tertutup 10 nama:

  1. Prabowo Subianto: 26, 0 persen
  2. Ganjar Pranowo: 15,4 persen
  3. Anies Baswedan: 13,3 persen
  4. Sandiaga Uno: 10.4 persen
  5. Ridwan Kamil: 7,5 persen
  6. Agus Harimurti Yudhoyono: 6,2 persen
  7. Khofifah Indar Parawansa: 4,4 persen
  8. Gatot Nurmantyo: 2,6 persen
  9. Puan Maharani: 1,1 persen
  10. Budi Gunawan: 0,6 persen
  11. Tidak tahu/tidak jawab: 12,6 persen



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X