Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Megawati Dua Kali Kecolongan, Demokrat Minta Jangan Ada yang Adu Domba SBY dan Megawati

Kompas.com - 18/02/2021, 19:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta seluruh pihak untuk tidak mengadu domba Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Hal ini disampaikan Herzaky menanggapi pernyataan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzukie Alie soal pernyataan SBY yang menyebut Megawati kecolongan dua kali dan kemudian dibalas dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto.

"Kami minta setiap pihak untuk tidak mencoba mengadu domba Bapak SBY dan Ibu Megawati, ataupun mengadu domba Partai Demokrat dan PDIP," kata Herzaky dalam siaran pers, Kamis (18/2/2021).

Herzaky mengatakan, SBY dan Megawati mestinya ditempatkan di posisi terhormat karena keduanya pernah dipercaya memimpin Indonesia sebagai presiden keenam dan kelima.

"Tidak malah kita bawa-bawa dan adu domba untuk kepentingan pribadi, apalagi segelintir orang yang tidak bermartabat," ujar Herzaky.

Baca juga: AHY Sebut Jokowi Tak Tahu-menahu soal Kudeta di Demokrat

Herzaky pun mengajak seluruh pihak mengedepankan data dan fakta dalam berbicara, tidak menebar tuduhan tak berdasar, fitnah, maupun pernyataan yang tak bisa diverifikasi.

Ia mengingatkan agar rakyat yang sedang susah tidak dibebani dengan berita-berita hoaks dan fitnah.

Di samping itu, Herzaky juga mengaitkan pernyataan Marzuki dengan isu dugaan keterlibatannya dalam Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD) yang telah dibantah oleh mantan Ketua DPR itu.

"Pertanyaan besar kemudian mengemuka tatkala Pak Marzuki Alie yang sebelumnya selalu mengklaim tidak terlibat GPK PD, mengapa ikut-ikutan menyebar tuduhan dan informasi yang tidak dapat diverifikasi, selain oleh Pak Marzuki Alie sendiri?" kata Herzaky.

Herzaky menegaskan, isu kudeta di Partai Demokrat bukan soal persaingan antara SBY dan Mega, atau Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono versus Presiden Joko Widodo.

"Ini adalah perjuangan melawan penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, yang dilakukan oleh oknum pejabat penting negara, yang mengancam dan merusak demokrasi kita," kata Herzaky.

Baca juga: Soal Kudeta di Partai Demokrat, AHY: Bapak SBY di Belakang Kita

Diberitakan sebelumnya, Marzuki mengungkapkan SBY pernah menyatakan bahwa Megawai kecolongan dua kali saat pilpres 2004.

Kala itu Megawati mencalonkan sebagai presiden bersama Hasyim Muzadi sebagai wakilnya, namun kalah dari SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.

SBY dan Kalla sama-sama menjabat menteri di kabinet yang dipimpin Megawati.

SBY menjabat Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) namun mengundurkan diri menjelang Pilpres 2004. Adapun Jusuf Kalla menjabat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com