Kompas.com - 18/02/2021, 07:56 WIB
Edhy Prabowo (kiri) dan Juliari Batubara (kanan). ANTARA FOTO/ RENO ESNIR/ GALIH PRADIPTA Edhy Prabowo (kiri) dan Juliari Batubara (kanan).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana tuntutan hukuman mati untuk dua mantan menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial, Juliari Batubara ramai dibicarakan pulik.

Edhy Prabowo merupakan tersangka penerima dugaan suap izin ekspor benih lobster, sedangkan Juliari Batubara adalah tersangka dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Mereka menjadi tersangka kasus korupsi saat Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19.

Baca juga: Wamenkumham Sebut Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Layak Dituntut Hukuman Mati

Sejumlah pihak, salah satunya Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai, Edhy Prabowo dan Juliari Batubara layak untuk dituntut dengan ancaman hukuman mati.

Kata KPK

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mengenai wacana ini, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, KPK memahami harapan masyarakat mengenai tuntutan hukuman mati tersebut.

Apalagi, masyrakat kian geram akibat praktik korupsi itu dilakukan di tengah pandemi.

“Kami tentu memahami harapan masyarakat terkait penyelesaian kedua perkara tersebut, termasuk soal hukuman bagi para pelakunya,” kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

Ali membenarkan bahwa secara normatif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terutama Pasal 2 Ayat (2), hukuman mati diatur secara jelas dan dapat diterapkan.

Baca juga: Soal Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Layak Dituntut Hukuman Mati, Ini Kata KPK

Akan tetapi, menurut dia, penerapan hukuman tersebut bukan hanya soal karena terbuktinya unsur ketentuan di dalam keadaan tertentu, melainkan semua unsur dalam Pasal Ayat (1) UU Tipikor harus dipenuhi.

“Penanganan perkara oleh KPK dalam perkara dugaan suap benur di KKP dan bansos di Kemensos, saat ini pasal yang diterapkan terkait dengan dugaan suap yang ancaman hukuman maksimalnya sebagaimana ketentuan UU Tipikor adalah pidana penjara seumur hidup,” ucap Ali.

Ia menekankan bahwa semua perkara hasil tangkap tangan yang dilakukan KPK diawali dengan penerapan pasal-pasal terkait dugaan suap.

Ia menyebutkan, pengembangan terkait kasus tersebut sangat dimungkinkan, seperti penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor, bahkan penerapan ketentuan UU lain seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Kami tegaskan, tentu sejauh ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk penerapan seluruh unsur pasal-pasal dimaksud. Proses penyidikan kedua perkara tersebut sampai saat ini masih terus dilakukan,” kata Ali.

“Kami memastikan perkembangan mengenai penyelesaian kedua perkara tangkap tangan KPK dimaksud selalu kami informasikan kepada masyarakat,” ucap dia.

Respons partai

Partai politik tempat Edhy dan Juliari bernaung pun merespons wacana tuntutan mati yang ramai diperbincangkan itu.

Baca juga: MAKI Laporkan Dugaan Penelantaran Izin Penggeledahan pada Kasus Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, pihaknya menyerahkan seluruh proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan kadernya, yaitu Edhy Prabowo.

"Kami serahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Tidak etis kami mengomentari proses penyidikan yang sedang berjalan," kata Habiburokhman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Nasional
Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Nasional
Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Nasional
KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

Nasional
Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Menkes: Protokol Kesehatan Harus Dijalankan Disiplin

Ingatkan Masyarakat, Menkes: Protokol Kesehatan Harus Dijalankan Disiplin

Nasional
Diduga Ada Kasus Penggelapan Bermodus Impor Emas, Ini Kata Jaksa Agung

Diduga Ada Kasus Penggelapan Bermodus Impor Emas, Ini Kata Jaksa Agung

Nasional
Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Nasional
Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Nasional
Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X