[POPULER NASIONAL] Sinyal Pecah Kongsi Anies-Gerindra | Keprihatinan Moeldoko terhadap Partai Demokrat

Kompas.com - 02/02/2021, 09:20 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Ahmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020). Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Ahmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana revisi Undang-undang Pemilu No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tengah bergulir menjadi perbincangan hangat khususnya di tingkat elite politik.

Pasalnya, revisi tersebut juga akan memengaruhi nasib para kepala daerah, khususnya yang berstatus sebagai calon presiden potensial di Pilpres 2024.

Sejumlah partai telah menyatakan sikapnya terkait wacana tersebut. Salah satunya adalah Partai Gerindra yang tak mendukung revisi Undang-undang Pemilu yang juga akan mengubah ketentuan pelaksanaan pilkada serentak pada 2024 sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. 

Gerindra berketatapan agar tak perlu ada revisi sehingga Pilkada 2022 dan 2023 tak perlu diadakan dan hanya diadakan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pilkada.

Sikap Gerindra tersebut dinilai tak sejalan dengan peluang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selama ini telah didukung. Pasalnya dengan ditiadakannya Pilkada 2022 dan 2023 akan memperkecil modal politik Anies sebagai calon presiden potensial di Pilpres 2024.

Dengan ditiadakannya Pilkada 2022 dan 2023 maka Anies tak bisa mencalonkan diri sebagai petahana. Padahal peluang Anies sebagai petahana di Pilkada 2020 cukup besar dan bila menang ia bakal memiliki modal politik yang kuat di Pilpres 2024.

Hal itu diperparah dengan pernyataan Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang meminta Anies mundur karena tak mampu menangani pandemi Covid-19 di ibu kota.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Artikel tentang analisis hubungan Anies dan Gerindra ini menjadi menarik minat pembaca Kompas.com dan menjadikannya sebagai berita terpopuler di desk nasional Kompas.com.

Selain itu informasi mengenai perseteruan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko juga mewarnai pemberitaan di desk nasional Kompas.com.

Moeldoko membalas tudingan yang menyatakan ia terlibat dalam upaya mengkudeta kepemimpinan AHY di Demokrat. Artikel tersebut juga masuk ke dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

Nasional
Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
UPDATE 30 Juli: Tambah 44.550, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 2.730.720 Orang

UPDATE 30 Juli: Tambah 44.550, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 2.730.720 Orang

Nasional
UPDATE 30 Juli: Ada 549.343 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 Juli: Ada 549.343 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Tambah 41.168, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.372.374 Orang

UPDATE: Tambah 41.168, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.372.374 Orang

Nasional
Sengketa Hasil PSU Pilkada Kalsel, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana-Difriadi

Sengketa Hasil PSU Pilkada Kalsel, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana-Difriadi

Nasional
Merasa Difitnah Dalangi Unjuk Rasa, Demokrat Jawa Barat Laporkan Wamendes ke Polisi

Merasa Difitnah Dalangi Unjuk Rasa, Demokrat Jawa Barat Laporkan Wamendes ke Polisi

Nasional
Bolehkah Dosis Kedua Vaksin Covid-19 Diberikan Lebih Cepat atau Terlambat?

Bolehkah Dosis Kedua Vaksin Covid-19 Diberikan Lebih Cepat atau Terlambat?

Nasional
Moeldoko Dinilai Tak Perlu Ancam Pidana ICW

Moeldoko Dinilai Tak Perlu Ancam Pidana ICW

Nasional
Soal Agama Baha'i, YLBHI Tegaskan Semua Penganut Dapat Pengakuan dan Perlindungan Sama

Soal Agama Baha'i, YLBHI Tegaskan Semua Penganut Dapat Pengakuan dan Perlindungan Sama

Nasional
Menteri PPPA Dukung Vaksinasi Covid-19 Baik untuk Ibu Hamil, Menyusui, dan Anak Usia 12 Tahun ke Atas

Menteri PPPA Dukung Vaksinasi Covid-19 Baik untuk Ibu Hamil, Menyusui, dan Anak Usia 12 Tahun ke Atas

Nasional
Ini Spesifikasi Minimal Laptop untuk Siswa di Sekolah yang Diatur Kemendikbud Ristek

Ini Spesifikasi Minimal Laptop untuk Siswa di Sekolah yang Diatur Kemendikbud Ristek

Nasional
Pasar Tanah Abang, Digadang-gadang Jusuf Kalla sebagai Simbol Kekuatan Ekonomi dan Nasibnya Kini

Pasar Tanah Abang, Digadang-gadang Jusuf Kalla sebagai Simbol Kekuatan Ekonomi dan Nasibnya Kini

Nasional
Sesalkan Praktik Pemotongan Bansos, Pimpinan Komisi VIII: Harus Diusut Tuntas

Sesalkan Praktik Pemotongan Bansos, Pimpinan Komisi VIII: Harus Diusut Tuntas

Nasional
Airlangga Sebut Penyakit Komorbid TBC dan Diabetes Harus Jadi Perhatian

Airlangga Sebut Penyakit Komorbid TBC dan Diabetes Harus Jadi Perhatian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X