[POPULER NASIONAL] Sinyal Pecah Kongsi Anies-Gerindra | Keprihatinan Moeldoko terhadap Partai Demokrat

Kompas.com - 02/02/2021, 09:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana revisi Undang-undang Pemilu No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tengah bergulir menjadi perbincangan hangat khususnya di tingkat elite politik.

Pasalnya, revisi tersebut juga akan memengaruhi nasib para kepala daerah, khususnya yang berstatus sebagai calon presiden potensial di Pilpres 2024.

Sejumlah partai telah menyatakan sikapnya terkait wacana tersebut. Salah satunya adalah Partai Gerindra yang tak mendukung revisi Undang-undang Pemilu yang juga akan mengubah ketentuan pelaksanaan pilkada serentak pada 2024 sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. 

Gerindra berketatapan agar tak perlu ada revisi sehingga Pilkada 2022 dan 2023 tak perlu diadakan dan hanya diadakan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pilkada.

Sikap Gerindra tersebut dinilai tak sejalan dengan peluang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selama ini telah didukung. Pasalnya dengan ditiadakannya Pilkada 2022 dan 2023 akan memperkecil modal politik Anies sebagai calon presiden potensial di Pilpres 2024.

Dengan ditiadakannya Pilkada 2022 dan 2023 maka Anies tak bisa mencalonkan diri sebagai petahana. Padahal peluang Anies sebagai petahana di Pilkada 2020 cukup besar dan bila menang ia bakal memiliki modal politik yang kuat di Pilpres 2024.

Hal itu diperparah dengan pernyataan Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang meminta Anies mundur karena tak mampu menangani pandemi Covid-19 di ibu kota.

Artikel tentang analisis hubungan Anies dan Gerindra ini menjadi menarik minat pembaca Kompas.com dan menjadikannya sebagai berita terpopuler di desk nasional Kompas.com.

Selain itu informasi mengenai perseteruan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko juga mewarnai pemberitaan di desk nasional Kompas.com.

Moeldoko membalas tudingan yang menyatakan ia terlibat dalam upaya mengkudeta kepemimpinan AHY di Demokrat. Artikel tersebut juga masuk ke dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com.

Berikut paparannya:

1. Sinyal pecah kongsi Anies-Gerindra

Apa yang melatarbelakangi judul kali ini mungkin bisa jadi bagian dari pro dan kontra. Tapi tanda-tandanya semakin jelas.

Apalagi jika dikaitkan dengan proyeksi ke depan. Bukan tak mungkin akan ada kutub baru yang akan terbentuk pada 2022 yang mencairkan suasana politik di Indonesia.

Apa itu? Program Aiman di Kompas TV yang tayang senin (1/2/2021) pukul 20.00 sengaja mengangkat topik ini sebagai permulaan dari perubahan kutub politik yang terus bergerak menuju Pilpres 2024.

Kondisi saat ini yaitu pandemi Covid-19 yang seolah tak berujung menjadi bumbu dalam dinamika perubahan kutub itu. Segala daya dan upaya terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menangani pandemi.

Nah, di tengah daya upaya itu, tiba-tiba terdengar suara sumbang dari kader Gerindra Jakarta terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Padahal, 4 tahun kebersamaan Anies-Gerindra selama ini terlihat baik-baik saja.

Sinyal pertama adalah pernyataan Ali Lubis, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, Jakarta Timur. Sayang, ia tak bersedia diwawancara Aiman. Apa yang disampaikan Ali Lubis adalah sebentuk serangan pada Gubernur yang disokong partainya. Isunya terkait penanganan pandemi di Ibu Kota. Melalui tulisan dan video, Ali Lubis mengatakan bahwa Anies sudah menyerah menangani Covid-19. Angka kasus Covid-19 di Indonesia memang terus meningkat.

 

Selengkapnya baca juga: Sinyal Pecah Kongsi Anies-Gerindra

2. Keprihatinan Moeldoko terhadap Partai Demokrat

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengaku prihatin dengan situasi yang terjadi di Partai Demokrat.

Hal ini Moeldoko sampaikan ketika menanggapi tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) mengenai adanya gerakan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Istana Presiden.

"Saya sih sebetulnya prihatin gitu ya melihat situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Selengkapnya baca juga: Mengaku Prihatin, Moeldoko: Saya Juga Mencintai Partai Demokrat...

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Nasional
AHY: Koalisi Itu Penuh Misteri karena Tidak Semua dalam Kendali Kita

AHY: Koalisi Itu Penuh Misteri karena Tidak Semua dalam Kendali Kita

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies, Pakar Prediksi Pembentukan Koalisi 2024 Lebih Cepat

Nasdem Deklarasikan Anies, Pakar Prediksi Pembentukan Koalisi 2024 Lebih Cepat

Nasional
SETARA Institute Soroti Penggunaan Gas Air Mata sebagai Prosedur Pengendalian Massa

SETARA Institute Soroti Penggunaan Gas Air Mata sebagai Prosedur Pengendalian Massa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.