Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Sinyal Pecah Kongsi Anies-Gerindra | Keprihatinan Moeldoko terhadap Partai Demokrat

Kompas.com - 02/02/2021, 09:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana revisi Undang-undang Pemilu No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tengah bergulir menjadi perbincangan hangat khususnya di tingkat elite politik.

Pasalnya, revisi tersebut juga akan memengaruhi nasib para kepala daerah, khususnya yang berstatus sebagai calon presiden potensial di Pilpres 2024.

Sejumlah partai telah menyatakan sikapnya terkait wacana tersebut. Salah satunya adalah Partai Gerindra yang tak mendukung revisi Undang-undang Pemilu yang juga akan mengubah ketentuan pelaksanaan pilkada serentak pada 2024 sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. 

Gerindra berketatapan agar tak perlu ada revisi sehingga Pilkada 2022 dan 2023 tak perlu diadakan dan hanya diadakan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pilkada.

Sikap Gerindra tersebut dinilai tak sejalan dengan peluang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selama ini telah didukung. Pasalnya dengan ditiadakannya Pilkada 2022 dan 2023 akan memperkecil modal politik Anies sebagai calon presiden potensial di Pilpres 2024.

Dengan ditiadakannya Pilkada 2022 dan 2023 maka Anies tak bisa mencalonkan diri sebagai petahana. Padahal peluang Anies sebagai petahana di Pilkada 2020 cukup besar dan bila menang ia bakal memiliki modal politik yang kuat di Pilpres 2024.

Hal itu diperparah dengan pernyataan Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang meminta Anies mundur karena tak mampu menangani pandemi Covid-19 di ibu kota.

Artikel tentang analisis hubungan Anies dan Gerindra ini menjadi menarik minat pembaca Kompas.com dan menjadikannya sebagai berita terpopuler di desk nasional Kompas.com.

Selain itu informasi mengenai perseteruan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko juga mewarnai pemberitaan di desk nasional Kompas.com.

Moeldoko membalas tudingan yang menyatakan ia terlibat dalam upaya mengkudeta kepemimpinan AHY di Demokrat. Artikel tersebut juga masuk ke dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com.

Berikut paparannya:

1. Sinyal pecah kongsi Anies-Gerindra

Apa yang melatarbelakangi judul kali ini mungkin bisa jadi bagian dari pro dan kontra. Tapi tanda-tandanya semakin jelas.

Apalagi jika dikaitkan dengan proyeksi ke depan. Bukan tak mungkin akan ada kutub baru yang akan terbentuk pada 2022 yang mencairkan suasana politik di Indonesia.

Apa itu? Program Aiman di Kompas TV yang tayang senin (1/2/2021) pukul 20.00 sengaja mengangkat topik ini sebagai permulaan dari perubahan kutub politik yang terus bergerak menuju Pilpres 2024.

Kondisi saat ini yaitu pandemi Covid-19 yang seolah tak berujung menjadi bumbu dalam dinamika perubahan kutub itu. Segala daya dan upaya terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menangani pandemi.

Nah, di tengah daya upaya itu, tiba-tiba terdengar suara sumbang dari kader Gerindra Jakarta terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Padahal, 4 tahun kebersamaan Anies-Gerindra selama ini terlihat baik-baik saja.

Sinyal pertama adalah pernyataan Ali Lubis, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, Jakarta Timur. Sayang, ia tak bersedia diwawancara Aiman. Apa yang disampaikan Ali Lubis adalah sebentuk serangan pada Gubernur yang disokong partainya. Isunya terkait penanganan pandemi di Ibu Kota. Melalui tulisan dan video, Ali Lubis mengatakan bahwa Anies sudah menyerah menangani Covid-19. Angka kasus Covid-19 di Indonesia memang terus meningkat.

 

Selengkapnya baca juga: Sinyal Pecah Kongsi Anies-Gerindra

2. Keprihatinan Moeldoko terhadap Partai Demokrat

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengaku prihatin dengan situasi yang terjadi di Partai Demokrat.

Hal ini Moeldoko sampaikan ketika menanggapi tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) mengenai adanya gerakan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Istana Presiden.

"Saya sih sebetulnya prihatin gitu ya melihat situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Selengkapnya baca juga: Mengaku Prihatin, Moeldoko: Saya Juga Mencintai Partai Demokrat...

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com