Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Kemenkes Butuh Data Penduduk Kategori Khusus untuk Basis Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 29/01/2021, 12:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, data yang dibutuhkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai basis data vaksinasi Covid-19 adalah data penduduk kategori khusus.

Data tersebut merangkum penduduk berusia 18-59 tahun. Sementara itu, KPU telah memiliki data pemilih dengan rentang usia 17-59 tahun.

"Kemenkes membutuhkan daya dukung dari KPU terkait dengan data pemilih. Jadi data penduduk yang punya kategori khusus," ujar Arief pada Rapat Kerja Daftar Pemilih dalam rangka Mendukung Program Vaksinasi Covid-19 yang digelar virtual, Jumat (29/1/2021).

"KPU menyediakan data pemilih yang merupakan bagian dari data penduduk yang berusia 17-59 tahun. Sementara yang akan menjadi sasaran atau target vaksin usia 18-59 tahun," kata dia.

Baca juga: Menkes Kapok Gunakan Data Kemenkes, Akan Pakai Data KPU untuk Basis Vaksinasi Covid-19

Untuk merespons hal itu, KPU telah membahasnya dengan KPU provinsi, kabupaten dan kota. Jajaran KPU daerah diminta mempersiapkan data pemilih yang berbasis data Pilkada 2020 lalu.

Arief mengatakan, data yang dimiliki KPU merupakan data berbasis keluarga dan dimutakhirkan berdasarkan kondisi terbaru.

Sehingga, kerja sama antara KPU dengan Kemenkes dalam menggunakan data pemilih sebagai basis data vaksinasi Covid-19 merupakan langkah tepat.

"Untuk 270 daerah yang Pilkada kemarin di dalamnya melibatkan 309 kabupaten/kota datanya pasti sangat aktif, sangat terbarukan," tutur Arief.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Arief pun mengharapkan kerja sama penggunaan data pemilih bisa diperluas, misalnya dengan BPJS Kesehatan.

"Jadi nanti kerja sama itu diperluas. Kemungkinan dilakukan antara KPU, Kemenkes dan BPJS," tuturnya.

"Saya pikir semua kementerian dan lembaga termasuk masyarakat harus mendukung supaya program vaksinasi bisa berjalan dengan lancar," kata Arief.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan menggunakan data KPU sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Menkes Ingin Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19, Ilham: Kami Segera Tindak Lanjuti

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com