Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/01/2021, 08:56 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021 lalu. Dalam proses awal tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang yang pertama kali divaksin Covid-19.

Adapun, kini proses vaksinasi sudah mulai dilakukan di seluruh penjuru Tanah Air. Vaksin akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga saat ini sudah lebih dari 132.000 tenaga kesehatan yang disuntik vaksin Covid-19.

Baca juga: 9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Jumlah ini merupakan akumulasi dari sembilan hari pelaksanaan vaksinasi, yakni sejak 14 Januari 2021 hingga hari ini, Jumat (22/1/2021).

"Hingga pukul 13.00 WIB hari ini, jumlah tenaga kesehatan yang divaksinasi sudah mencapai lebih dari 132.000 orang," ujar Nadia dalam konferensi pers secara daring yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.

Jumlah itu berasal dari 13.525 fasilitas kesehatan yang tersebar di 92 kabupaten/kota di 34 provinsi. Jumlah itu setara dengan 22 persen dari total 598.483 tenaga kesehatan.

"Yang tentunya jumlah ini adalah tenaga kesehatan yang akan divaksinasi pada tahap awal ini," tutur Nadia.

Baca juga: Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Menurut dia, di tahap pertama, Kemenkes sudah menyebarkan undangan pelaksanaan vaksinasi kepada 598.483 tenaga kesehatan dari target 1,4 juta tenaga kesehatan.

Sementara itu, sisanya, yakni sebanyak 888.282 tenaga kesehatan juga sudah diberi undangan yang sama pada 21 Januari 2021.

"Jika ada tenaga kesehatan yang belum terdaftar di tahap pertama maka kemungkinan mereka berada di kelompok kedua," kata Nadia.

Namun, Menteri Kesehatan ( Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, masih ada 11 persen tenaga kesehatan yang belum bisa menjalani vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat tersebut membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat tersebut membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

Penyebabnya, karena kondisi tekanan darah mereka tinggi saat akan disuntik vaksin.

"Yang 11 persen itu karena darah tinggi. Jadi orang Indonesia itu tidak sehat. Tenaga kesehatannya saja ada yang tidak bisa divaksinasi," ujar Budi dikutip dari acara "Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).

"Saya jadi stress juga. Gara-gara saat mengukur tensi darahnya tinggi. Entah karena dia (tenaga kesehatan) deg-degan karena mau disuntik atau karena apa?" ucapnya.

Baca juga: Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Budi menyebut akan segera menyelesaikan kendala ini. Selain itu, dia pun menyebut ada 4 persen tenaga kesehatan tidak bisa divaksin karena memiliki komorbid (penyakit penyerta).

Namun, menurut dia jumlah empat persen tenaga kesehatan yang memiliki komorbid itu terbilang kecil.

Sehingga secara total saat ini ada 15 persen tenaga kesehatan yang tertunda atau ditolak suntik vaksin.

"Sekitar 15 persen tenaga kesehatan itu batal atau tertunda disuntik vaksin. Ini bikin saya sedih," kata dia.

Baca juga: Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Kapok gunakan data Kemenkes

Selain itu, Budi juga mengaku kapok menggunakan data Kemenkes yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Dia pun akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.

Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.

"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi.

"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current (terkini). Ambil data KPU, base-nya untuk masyarakat," tuturnya.

Baca juga: Menkes Kapok Gunakan Data Kemenkes, Akan Pakai Data KPU untuk Basis Vaksinasi Covid-19

Petugas Puskesmas Satelit, Bandar Lampung menyuntikkan vaksin covid-19 sinovac kepada tenaga kesehatan (nakes), Kamis (21/1/2021). Nakes menjadi prioritas vaksinasi tahap pertama di Lampung.KOMPAS.com/TRI PURNA JAYA Petugas Puskesmas Satelit, Bandar Lampung menyuntikkan vaksin covid-19 sinovac kepada tenaga kesehatan (nakes), Kamis (21/1/2021). Nakes menjadi prioritas vaksinasi tahap pertama di Lampung.

Sebelum menyampaikan hal itu, Budi sempat mengungkapkan pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes.

Berdasarkan data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.

"(Disebutkan) RS pemerintah saja, tidak usah melibatkan pemda, tidak usah bikin dengan RS swasta cukup. Ah saya kapok. Saya enggak percaya data nasional," ucap Budi.

Baca juga: Menkes: Belum Ada Contoh Vaksinasi Tuntaskan Pandemi Covid-19, Tetap Disiplin!

Dia lantas menelusuri data sarana kesehatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Dari penelusuran itu baru terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi.

"Itu 60 persen, tidak cukup. Karena kalau di Bandung yang RS dan puskesmas penuh (jumlahnya banyak) pasti bisa. Tetapi, begitu di Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari atau delapan tahun (vaksinasi selesai)," tegas Budi.

"Jadi sekarang saya sudah lihat by kabupaten/kota strategi vaksinasinya. Maka, kami akan perbaiki stateginya," tuturnya.

Baca juga: Menkes Budi Nilai kalau Masyarakat Indonesia Disiplin, Pandemi Bisa Selesai

Respons KPU

Sementara itu, pihak KPU juga mengaku sudah membahas rencana penggunaan daftar pemilih sebagai basis data program vaksinasi Covid-19 bersama Kemenkes.

Menurut Komisioner KPU Viryan Azis, sudah ada sudah satu kali pertemuan dengan Kemenkes terkait pembahasan itu.

"KPU prinsipnya siap mendukung upaya itu. Sudah ada sekali pertemuan daring antara KPU dengan Kemenkes membahas perihal data pemilih," ujar Viryan kepada Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Menkes: Saya Kaget, Setiap Habis Libur Panjang, Kasus Covid-19 Selalu Naik 40 Persen

Viryan menuturkan, daftar pemilih pada pemilu 2019 dan Pilkada 2020 memang baru digunakan dan proses pendataannya berbasis kondisi nyata di lapangan.

Akan tetapi, pembahasan lebih lanjut soal teknis penggunaan data pemilih akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.

"Pembahasan teknis dimungkinkan pada pertemuan lanjutan, prosesnya seperti bagaimana," kata Viryan.

Baca juga: KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDAI: Kanker pada Anak Tak Dapat Dicegah, tetapi Bisa Disembuhkan

IDAI: Kanker pada Anak Tak Dapat Dicegah, tetapi Bisa Disembuhkan

Nasional
KPK: Untuk Penasihat Hukum Lukas Enembe, Stop Narasi Kontraproduktif

KPK: Untuk Penasihat Hukum Lukas Enembe, Stop Narasi Kontraproduktif

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: RSPAD Masih Memadai Sejauh Ini

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: RSPAD Masih Memadai Sejauh Ini

Nasional
KPK: Tak Ada yang Dijanjikan ke Lukas Enembe

KPK: Tak Ada yang Dijanjikan ke Lukas Enembe

Nasional
Selain Anies, Prabowo dan Gatot Nurmantyo Akan Diundang ke Rakernas Partai Ummat

Selain Anies, Prabowo dan Gatot Nurmantyo Akan Diundang ke Rakernas Partai Ummat

Nasional
IDAI Ungkap Penyebab Rendahnya Angka Harapan Hidup Anak Pengidap Kanker di Indonesia

IDAI Ungkap Penyebab Rendahnya Angka Harapan Hidup Anak Pengidap Kanker di Indonesia

Nasional
Ini Gejala Umum Kanker pada Anak Menurut IDAI

Ini Gejala Umum Kanker pada Anak Menurut IDAI

Nasional
UPDATE 4 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 186, Totalnya Jadi  6.730.964

UPDATE 4 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 186, Totalnya Jadi 6.730.964

Nasional
Jadi Bakal Capres Favorit Partai Ummat, Anies Diundang ke Rakernas

Jadi Bakal Capres Favorit Partai Ummat, Anies Diundang ke Rakernas

Nasional
Polri: Hoaks, Video Tentara China Dijemput Mobil Polisi

Polri: Hoaks, Video Tentara China Dijemput Mobil Polisi

Nasional
Ribuan Anak Indonesia Idap Kanker Sepanjang 2022, Paling Banyak Leukimia

Ribuan Anak Indonesia Idap Kanker Sepanjang 2022, Paling Banyak Leukimia

Nasional
Kunjungi Menhan Turki, Prabowo Tandatangani Rencana Aksi Kerja Sama Pertahanan

Kunjungi Menhan Turki, Prabowo Tandatangani Rencana Aksi Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Nasional
Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Nasional
IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.