Menkes Ingin Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19, Ilham: Kami Segera Tindak Lanjuti

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera menindaklanjuti keinginan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang berencana menggunakan data milik KPU sebagai basis data vaksinasi Covid-19.

"Kami akan segera tindak lanjuti dengan meminta masing-masing sekretaris jenderal untuk berkoordinasi pelaksanaan teknisnya," kata Pelaksana Tugas Ketua KPU Ilham Saputra kepada Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Ilham tidak memerinci apakah sudah ada permintaan resmi dari Menteri Kesehatan terkait permintaan penggunaan data milik KPU.

Ia hanya menegaskan akan menindaklanjuti keinginan tersebut dengan melakukan koordinasi.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku kapok menggunakan data Kemenkes yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Pihaknya pun akan menggunakan data KPU sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.

Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.

"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi.

"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," lanjutnya.

Sebelum menyampaikan hal itu, Budi sempat mengungkapkan pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes.

Berdasarkan data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.

"(Disebutkan) RS pemerintah saja, tidak usah melibatkan pemda, tidak usah bikin dengan RS swasta cukup. Ah, saya kapok. Saya enggak percaya data nasional," ungkap Budi.

Baca juga: Menkes Kapok Gunakan Data Kemenkes, Akan Pakai Data KPU untuk Basis Vaksinasi Covid-19

Dia lantas menelusuri data sarana kesehatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Dari penelusuran itu baru terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi.