Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Jusuf Kalla: Bisa Percepat Target Pemerintah

Kompas.com - 29/01/2021, 12:34 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla mendukung wacana pemerintah mengadakan opsi vaksinasi Covid-19 mandiri yang diselenggarakan melalui perusahaan-perusahaan swasta.

Menurut Kalla, opsi tersebut akan membantu pemerintah mencapai target pelaksanaan vaksinasi dalam satu tahun.

"Kita mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, karena ini akan mempercepat vaksinasi. Bila mau diselesaikan dalam waktu satu tahun, maka dibutuhkan vaksin setidaknya satu juta per hari dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja," kata Kalla dalam keterangan pers, Jumat (29/1/2021).

Baca juga: Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Mantan Wakil Presiden RI itu berpendapat, izin pembelian vaksin Covid-19 oleh perusahaan swasta akan mengurangi beban anggaran pemerintah.

Sebagian masyarakat yang menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut pun tetap tidak perlu mengeluarkan biaya vaksin karena ditanggung perusahaan.

"Dengan demikian, diharapkan apabila hal tersebut dilakukan maka perusahaan tersebut akan bisa kembali bekerja dengan normal dan dapat segera melakukan pemulihan ekonomi," tutur Kalla.

Kalla mengatakan, dukungannya terhadap opsi vaksinasi mandiri itu bercermin dari pengalaman ketersediaan tes swab ketika hanya diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

Semula, saat hanya bisa dilakukan pemerintah, hasil tes swab baru akan diketahui setelah tujuh hari.

Namun, setelah fasilitas layanan kesehatan swasta diizinkan melakukan tes swab, hasil uji bisa keluar lebih cepat dengan biaya yang lebih murah.

"Ketika pihak swasta diperbolehkan ikut melakukan swab test, hanya dalam waktu delapan jam hasilnya bisa diketahui dengan biaya yang lebih murah," ujarnya.

Kendati begitu, koalisi masyarakat sipil menolak rencana pemerintah soal pelaksanaan vaksinasi secara mandiri oleh swasta.

Penggagas koalisi LaporCovid-19 Irma Hidayana mengatakan, penyelenggaraan vaksinasi mandiri akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

"Menurut kami ide ini sangat buruk. Dari amanat Pancasila saja, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akses vaksin merupakan bagian dari keadilan yang harus kita upayakan," kata Irma, saat dihubungi, Jumat (22/1/2021).

Irma khawatir pemberian izin pelaksanaan vaksin Covid-19 mandiri ke perusahaan-perusahaan swasta makin membatasi ketersediaan vaksin gratis. Sementara, produsen vaksin Covid-19 saat ini tidak banyak dan produksinya terbatas.

Baca juga: Pemerintah Pertimbangkan Vaksinasi Mandiri oleh Perusahaan, asal Tidak Bebani Karyawan

Menurut Irma, sebaiknya pemerintah mengajak sektor swasta ikut andil dalam proses distribusi dan sosialisasi vaksin Covid-19.

Ia menilai, banyak peran yang bisa dilakukan sektor swasta tanpa harus ikut menyelenggarakan vaksinasi sendiri demi alasan mempercepat terbentuknya kekebalan komunitas (herd immunity).

"Pihak swasta jika mau berkontribusi mempercepat program vaksinasi bisa berperan lewat program CSR memberikan support dana kepada pemerintah untuk transportasi atau distribusi vaksin. Itu bisa ditanggung lewat dana CSR. Bisa juga bersama-sama mengedukasi masyarakat tentang vaksin," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com