KPU: Kemenkes Butuh Data Penduduk Kategori Khusus untuk Basis Vaksinasi Covid-19

Data tersebut merangkum penduduk berusia 18-59 tahun. Sementara itu, KPU telah memiliki data pemilih dengan rentang usia 17-59 tahun.

"Kemenkes membutuhkan daya dukung dari KPU terkait dengan data pemilih. Jadi data penduduk yang punya kategori khusus," ujar Arief pada Rapat Kerja Daftar Pemilih dalam rangka Mendukung Program Vaksinasi Covid-19 yang digelar virtual, Jumat (29/1/2021).

"KPU menyediakan data pemilih yang merupakan bagian dari data penduduk yang berusia 17-59 tahun. Sementara yang akan menjadi sasaran atau target vaksin usia 18-59 tahun," kata dia.

Untuk merespons hal itu, KPU telah membahasnya dengan KPU provinsi, kabupaten dan kota. Jajaran KPU daerah diminta mempersiapkan data pemilih yang berbasis data Pilkada 2020 lalu.

Arief mengatakan, data yang dimiliki KPU merupakan data berbasis keluarga dan dimutakhirkan berdasarkan kondisi terbaru.

Sehingga, kerja sama antara KPU dengan Kemenkes dalam menggunakan data pemilih sebagai basis data vaksinasi Covid-19 merupakan langkah tepat.

"Untuk 270 daerah yang Pilkada kemarin di dalamnya melibatkan 309 kabupaten/kota datanya pasti sangat aktif, sangat terbarukan," tutur Arief.

Arief pun mengharapkan kerja sama penggunaan data pemilih bisa diperluas, misalnya dengan BPJS Kesehatan.

"Jadi nanti kerja sama itu diperluas. Kemungkinan dilakukan antara KPU, Kemenkes dan BPJS," tuturnya.

"Saya pikir semua kementerian dan lembaga termasuk masyarakat harus mendukung supaya program vaksinasi bisa berjalan dengan lancar," kata Arief.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan menggunakan data KPU sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.

Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.

Selain itu, Budi juga menyebut sudah kapok menggunakan data Kementerian Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi dikutip dari acara " Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).

"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," kata dia.