Wapres Minta Pelaksanaan Inpres 9/2020 Rebut Hati Masyarakat Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat merebut hati dan pikiran masyarakat Papua.

Sebab, inpres tersebut diterbitkan untuk membangun Papua dan menyejahterakan masyarakatnya.

"Saya perlu menegaskan kembali bahwa dasar pemikiran dan tujuan kita adalah mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat," ujar Ma'ruf saat memimpin rapat membahas isu-isu politik, hukum, dan keamanan terkait Inpres Nomor 9 Tahun 2020 di Istana Wakil Presiden, Kamis (28/1/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Wapres Minta Bidang Polhukam di Papua Ditangani dengan Baik

Apabila masyarakat Papua sejahtera, kata dia, maka situasi keamanan di wilayah tersebut akan kondusif.

Selain itu, loyalitas mereka terhadap NKRI pun akan meningkat, pembangunan dapat berjalan baik, dan produktivitas masyarakat meningkat.

Dengan demikian, maka kualitas hidup serta kesejahteraan mereka pun akan turut meningkat.

Dalam rangka melaksanakan hal itu, kata Ma'ruf, pihaknya telah rapat dengan Dewan Pengarah Tim Terpadu sesuai Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk membahas rencana langkah tindak lanjut.

Baca juga: Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya

Antara lain, menyusun program-program bidang kesejahteraan rakyat yang menjadi kebutuhan riil masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Saat ini di bawah koordinasi Bappenas selaku Setnas Tim Terpadu tengah dilakukan inventarisasi dan konsolidasi data, program kerja, serta alokasi anggaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah Papua, untuk memastikan ketepatan, kecukupan, dan efektivitas anggaran serta sinkronisasinya," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, sasaran prioritas untuk itu terdapat tujuh hal. Antara lain soal wilayah adat dan pendekatannya secara kultural melalui dialog dengan para pemuka masyarakat setempat sebagai mitra strategis.

Baca juga: Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Apabila kondisi memungkinkan, dirinya pun akan segera melakukan kunjungan kerja ke kedua ibu kota provinsi tersebut untuk berdialog dan menyerap aspirasi.

Adapun rapat tersebut antara lain dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofian Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo.