Wapres Minta Bidang Polhukam di Papua Ditangani dengan Baik

Kompas.com - 28/01/2021, 17:21 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat berbicara di acara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kamis (28/1/2021). Dok. SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat berbicara di acara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kamis (28/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta bidang politik, hukum dan keamanan (polhukam) di Papua serta Papua Barat ditangani dengan baik.

Hal itu terkait pengimplementasian Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Saya minta melalui pertemuan ini kita dapat memastikan bahwa bidang Polhukam di Papua dan Papua Barat dapat tertangani dengan baik dan selaras dengan upaya percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai amanat Inpres 9/2020," kata Ma'ruf, saat memimpin rapat di Istana Wakil Presiden, Kamis (28/1/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan Merit System

Tujuan pokok diterbitkannya inpres tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua yang mencakup tujuh bidang prioritas.

Tujuh bidang tersebut adalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, usah mikro kecil (UMK), ketenagakerjaan, pencapaian SDGs, dan infrastruktur.

Ma'ruf mengatakan, agar program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut tidak terhambat, maka diperlukan situasi polhukam yang kondusif.

"Isu-isu polhukam yang dapat kita catat, termasuk isu otonomi khusus (otsus), pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB), pertahanan dan keamanan, hak asasi manusia (HAM), separatisme dan pengelolaan komunikasi publik, serta diplomasi internasional," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Dalam rangka melaksanakan inpres tersebut, Ma'ruf juga ingin memastikan bahwa aspek polhukam dan aspek krusial lainnya di Papua dapat tertangani secara paralel, sinergis, dan kuat.

Misalnya aspek soal pertanahan dan tata kelola keuangan untuk pembangunan di Papua.

Pada kesempatan itu, Ma'ruf juga mengingatkan pentingnya meletakkan perspektif kebijakan inpres tersebut dengan semangat dan desain baru untuk Papua.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Nasional
Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Nasional
Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X