Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Klaim Pandemi Terkendali, Pengamat: Siapa yang Membisikkan?

Kompas.com - 28/01/2021, 16:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio terheran-heran ketika Presiden Joko Widodo mengklaim penanganan pandemi di Indonesia terkendali.

Mendengar pernyataan tersebut, ia pun mempertanyakan siapa orang yang telah membisikkan kepada orang nomor satu di Indonesia itu sehingga muncul klaim terkendali.

"Saya agak heran itu siapa yang membisikkan Pak Jokowi supaya bicara begitu ya. Karena meresahkan masyarakat saja," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Pandemi Tak Terkendali, IDI Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Covid-19 Serentak

Menurut Agus, pandemi di Indonesia justru belum terkendali dan tidak menunjukkan angka penurunan kasus.

Bahkan, ia melihat situasi ini sudah terjadi sejak bulan-bulan awal pandemi mulai mewabah hingga sekarang.

"Kok kalau berhasil angkanya belum turun-turun. Kalau lihat dari awal itu angkanya enggak turun-turun. Saya agak aneh Presiden bisa bicara begitu yang seharusnya tidak pada tempatnya," ujar dia.

Untuk itu, Agus menyarankan agar Presiden Jokowi meminta maaf atas penanganan pandemi yang tidak terkendali.

Baca juga: Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi...

Hal ini, kata dia, lebih baik dilakukan daripada mengklaim yang tidak bisa dibuktikan.

"Minta maaf lebih baik. Bilang saja, kita sedang berusaha dengan sangat keras untuk mengurangi penyebaran atau menangani pandemi ini. Saya mohon pengertiannya dari masyarakat. Kita sama-sama menyelesaikan kasus pandemi. Begitu harusnya," kata Agus Pambagio.

Agus juga masih terheran-heran apabila pemerintah mengklaim pandemi terkendali. Menurut dia, perlu dijelaskan oleh pemerintah bagian mana yang dikatakan terkendali.

Sebab, ia mengatakan ada dua permasalahan yang dihadapi Indonesia yaitu pandemi atau krisis kesehatan, dan ekonomi.

"Saya tidak mengerti keberhasilan yang mana yang dimaksud? Keberhasilan ekonomi atau kesehatan? Menurut saya sih dua-duanya belum bergerak ya," kata Agus.

Baca juga: Klaim Jokowi Pandemi Terkendali yang Dipertanyakan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com