Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/01/2021, 16:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan Presiden Joko Widodo meminta maaf soal penanganan pandemi Covid-19.

Ia berpandangan, hal ini perlu dilakukan karena sejak awal pandemi di Indonesia tidak menunjukkan adanya penurunan kasus.

"Sebaiknya ya minta maaf lebih baik. Bilang saja, kita sedang berusaha dengan sangat keras untuk mengurangi penyebaran atau menangani pandemi ini. Saya mohon pengertiannya dari masyarakat. Kita sama-sama menyelesaikan kasus pandemi. Begitu harusnya," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/1/2021).

Menurut dia, apabila pemerintah enggan meminta maaf, masih ada pernyataan lain yang dapat disampaikan.

Baca juga: Jokowi Klaim Pandemi Terkendali Saat Angka Kematian Tinggi, IDI Pertanyakan Parameternya

Misalnya, mengajak serta masyarakat untuk bergabung bersama pemerintah dalam mengatasi pandemi.

"Kalau tidak mau minta maaf ya tidak apa-apa. Bicara saja, mari kita bersama-sama membantu saya di baris depan untuk mengurangi penularan atau semacamnya," ujarnya.

"Saya sangat berharap, dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah turut membantu menyelesaikan krisis ini atau seperti apa lah. Begitu," sambung dia.

Meski demikian, ia tetap menyarankan agar Presiden Jokowi mewakili pemerintahan untuk meminta maaf kepada publik terkait penanganan pandemi.

Menurut dia, permohonan maaf lebih baik dilakukan daripada mengklaim keberhasilan penanganan pandemi.

Baca juga: Klaim Jokowi Pandemi Terkendali Dikritik Tenaga Kesehatan hingga Penyintas Covid-19

Agus justru heran ketika Presiden Jokowi menyatakan klaim pandemi terkendali sementara kasus kematian tinggi.

Bahkan, ia mempertanyakan siapa orang yang meminta atau membisikkan kepada Presiden sehingga klaim tersebut muncul.

"Saya agak heran itu siapa yang membisikkan Pak Jokowi supaya bicara begitu ya. Karena meresahkan masyarakat saja. Kok kalau berhasil angkanya belum turun-turun," ujarnya.

Selain itu, Agus juga mempertanyakan bagian mana yang diklaim terkendali antara ekonomi dan kesehatan.

Sebab, menurutnya, antara kedua sektor tersebut masih sama-sama tidak terkendali dan bahkan belum mengarah pada perbaikan.

Baca juga: Klaim Pandemi Covid-19 Terkendali dan Fakta di Lapangan

Permohonan maaf oleh pejabat publik, nyatanya juga dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang pada Selasa (26/1/2021) menyampaikan rasa maaf kepada masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Mahfud Makan Siang hingga Salat Jumat Bareng Anwar Ibrahim di Malaysia, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Makan Siang hingga Salat Jumat Bareng Anwar Ibrahim di Malaysia, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Profil Irjen Daniel Tahi Bonar Silitonga, Kapolda NTT yang Baru Ditunjuk Kapolri

Profil Irjen Daniel Tahi Bonar Silitonga, Kapolda NTT yang Baru Ditunjuk Kapolri

Nasional
Ridwan Mansyur Setuju Pembentukan MKMK secara Permanen

Ridwan Mansyur Setuju Pembentukan MKMK secara Permanen

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Nasdem Tetap Tolak RUU DKJ jika Gubernur Dipilih Presiden

Surya Paloh Perintahkan Nasdem Tetap Tolak RUU DKJ jika Gubernur Dipilih Presiden

Nasional
Ingin Debat Realistis, KPU Pertemukan Timses dengan Kemenkeu dan Bappenas Hari Ini

Ingin Debat Realistis, KPU Pertemukan Timses dengan Kemenkeu dan Bappenas Hari Ini

Nasional
Bantuan ke Pengungsi Rohingya Tetap Diberikan, Jokowi: Tapi Utamakan Kepentingan Masyarakat Lokal

Bantuan ke Pengungsi Rohingya Tetap Diberikan, Jokowi: Tapi Utamakan Kepentingan Masyarakat Lokal

Nasional
TNI AU Buka Kemungkinan Gandeng KNKT untuk Selidiki Jatuhnya 2 Pesawat Super Tucano di Pasuruan

TNI AU Buka Kemungkinan Gandeng KNKT untuk Selidiki Jatuhnya 2 Pesawat Super Tucano di Pasuruan

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Saat Debat Dihapus, Pakar: Harusnya Malah Diperpanjang

TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Saat Debat Dihapus, Pakar: Harusnya Malah Diperpanjang

Nasional
Bawaslu Klaim 'All-Out' Hadapi Potensi 10.000 Kasus Netralitas ASN Jelang Pemilu

Bawaslu Klaim "All-Out" Hadapi Potensi 10.000 Kasus Netralitas ASN Jelang Pemilu

Nasional
Anggap Usul Gubernur Jakarta Dipilih Presiden Gegabah, Surya Paloh: Tak Hormati Demokrasi

Anggap Usul Gubernur Jakarta Dipilih Presiden Gegabah, Surya Paloh: Tak Hormati Demokrasi

Nasional
Dapat Laporan Pengungsi Rohingya Makin Banyak, Jokowi: Ada Dugaan Kuat Keterlibatan Jaringan TPPO

Dapat Laporan Pengungsi Rohingya Makin Banyak, Jokowi: Ada Dugaan Kuat Keterlibatan Jaringan TPPO

Nasional
Dirut Antam Raih Penghargaan Top CEO Awards 2023

Dirut Antam Raih Penghargaan Top CEO Awards 2023

Nasional
Pesawat EMB-314 Super Tucano TNI AU Beroperasi Kembali Usai Insiden di Pasuruan

Pesawat EMB-314 Super Tucano TNI AU Beroperasi Kembali Usai Insiden di Pasuruan

Nasional
Alasan PPP Usulkan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ

Alasan PPP Usulkan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ

Nasional
TPN Minta Pendukung Pasang Gambar Ganjar-Mahfud di Warung dan Kemasan Makanan-Minuman

TPN Minta Pendukung Pasang Gambar Ganjar-Mahfud di Warung dan Kemasan Makanan-Minuman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com