Kompas.com - 27/01/2021, 08:13 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia mampu mengendalikan dampak pandemi Covid-19, baik dalam aspek kesehatan dan ekonomi, dianggap terlalu tergesa-gesa. Pernyataan itu mendapatkan kritik dari sejumlah pihak.

"Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik," kata Jokowi dalam acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja (PGI) di Indonesia melalui tayangan YouTube Yakoma PGI, Senin (25/1/2021).

Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mempertanyakan tolok ukur yang digunakan Presiden hingga bisa menyatakan krisis kesehatan dan ekonomi terkendali.

Baca juga: Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Menurut Saleh, dalam aspek kesehatan, nyatanya kasus Covid-19 masih bertambah tiap hari.

"Dari sisi penanganan kesehatan, faktanya orang yang terpapar Covid-19 masih banyak. Ketersediaan RS pun terbatas, di DKI Jakarta dan kota-kota besar lain," ujar Saleh saat dihubungi, Selasa (26/1/2021).

Bertalian dengan itu, pengetesan dan pelacakan pun masih rendah. Program vaksinasi Covid-19 yang sudah berjalan pun masih jauh dari target yang direncanakan pemerintah.

"Sampai sekarang (vaksinasi) yang 3 juta (untuk tenaga kesehatan) masih berjalan, dan apakah setelah itu selesai akan segera datang lagi vaksin lainnya. Tolok ukur apa yang dijadikan presiden sehingga beliau mengatakan sudah berhasil perlu dikaji," kata dia.

Selain itu, Saleh berpendapat ekonomi juga belum sepenuhnya pulih. Ia mengatakan, Indonesia saat ini masih mengalami resesi akibat dampak pandemi.

Saleh menyebutkan, meski sebagian masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas ekonomi seperti berbelanja, tetapi secara umum warga mengalami kesulitan dalam situasi saat ini.

Baca juga: Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Menurut dia, krisis ekonomi dapat dikatakan tertangani jika sudah kembali normal dan berhasil mencapai angka pertumbuhan yang ditargetkan pemerintah.

"Pertumbuhan ekonomi kembali normal seperti yang diprediksi pemerintah yaitu 4-5 persen. Kalau dari sisi ini juga belum, ya juga jadi pertanyaan keberhasilan dari sisi ekonomi mana yang dimaksud," tutur Saleh.

Pemerintah dianggap hibur diri

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpendapat klaim Jokowi hanya untuk menutupi kegagapan pemerintah dalam penanganan pandemi.

Menurutnya, selama ini berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan pandemi tidak ada yang matang.

Baca juga: Klaim Pemerintah Bisa Kendalikan Pandemi, Pengamat: Cenderung Menghibur Diri

"Pemerintah itu justru gagap. Gagap mengatasi situasi pandemi. Ini berakibat pada munculnya banyak sekali panic policy," kata Trubus, Selasa (26/1/2021).

Trubus pun mengatakan Jokowi terlihat seperti menghibur diri agar masyarakat tidak panik. Sebab, faktanya, kasus Covid-19 belum juga mereda.

"Ini lebih cenderung menghibur diri, seperti biar masyarakat tidak panik. Padahal itu kan sebenarnya cenderung seperti membohongi publik jadinya," ucapnya.

Pakar sosiologi bencana dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir menilai, klaim Jokowi hanya sebatas pernyataan politik yang bertujuan menghindari kecaman publik.

"Statement Pak Jokowi itu lebih sebagai statement politik yang tujuannya self defense dan menghindari kecaman publik. Sayangnya, statement tidak sesuai dengan realita pandemi," kata Sulfikar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Sulfikar kemudian membeberkan berbagai realita pandemi yang terjadi, mulai dari jumlah kasus Covid-19 yang menembus satu juta per hari ini hingga tenaga kesehatan yang sudah kelelahan.

Selain itu, ia melihat realita yang ada justru semakin menunjukkan buruknya penanganan pandemi di Indonesia. Menurut dia, hal ini juga mengindikasikan kegagalan penanganan pandemi di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Klaim Kendalikan Pandemi Covid-19, Pengamat: Tak Sesuai Realita

"Rumah sakit kolaps, kuburan penuh, dan sebagainya ini adalah indikasi bahwa Indonesia sudah gagal menangani pandemi. Jika itu saja diklaim sebagai keberhasilan, mau nunggu sampai seberapa buruk untuk bilang kita sudah gagal?" kata dia.

Sulfikar berpandangan, saat ini Indonesia mengalami masalah yaitu pola penyangkalan dari pemerintah yang semakin hari semakin buruk.

1 juta kasus

Hingga Selasa (26/1/2021), kasus Covid-19 di Tanah Air tercatat sudah lebih dari satu juta.

Menanggapi situasi ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berjanji pemerintah akan memastikan 3T (testing, tracing, treatment) atau pengetesan, pelacakan, dan pengobatan lebih ekstra.

"Kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras untuk memastikan bahwa program testing, program tracing atau pelacakan, dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi dengan baik," kata Budi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/1/2021).

Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan tempat isolasi mandiri yang nyaman bagi pasien Covid-19.

Dengan demikian, angka kesembuhan dapat meningkat dan angka kematian dapat menurun.

"Tujuannya hanya satu, mengurangi laju penularan, flattening. Dengan ini kita bisa mengendalikan penyebaran dari pandemi ini," ujar Budi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

Nasional
Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Nasional
Saatnya Reformasi Jilid II

Saatnya Reformasi Jilid II

Nasional
Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Nasional
Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Nasional
Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Nasional
Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.