Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Jokowi Pandemi Terkendali yang Dipertanyakan

Kompas.com - 27/01/2021, 08:13 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia mampu mengendalikan dampak pandemi Covid-19, baik dalam aspek kesehatan dan ekonomi, dianggap terlalu tergesa-gesa. Pernyataan itu mendapatkan kritik dari sejumlah pihak.

"Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik," kata Jokowi dalam acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja (PGI) di Indonesia melalui tayangan YouTube Yakoma PGI, Senin (25/1/2021).

Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mempertanyakan tolok ukur yang digunakan Presiden hingga bisa menyatakan krisis kesehatan dan ekonomi terkendali.

Baca juga: Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Menurut Saleh, dalam aspek kesehatan, nyatanya kasus Covid-19 masih bertambah tiap hari.

"Dari sisi penanganan kesehatan, faktanya orang yang terpapar Covid-19 masih banyak. Ketersediaan RS pun terbatas, di DKI Jakarta dan kota-kota besar lain," ujar Saleh saat dihubungi, Selasa (26/1/2021).

Bertalian dengan itu, pengetesan dan pelacakan pun masih rendah. Program vaksinasi Covid-19 yang sudah berjalan pun masih jauh dari target yang direncanakan pemerintah.

"Sampai sekarang (vaksinasi) yang 3 juta (untuk tenaga kesehatan) masih berjalan, dan apakah setelah itu selesai akan segera datang lagi vaksin lainnya. Tolok ukur apa yang dijadikan presiden sehingga beliau mengatakan sudah berhasil perlu dikaji," kata dia.

Selain itu, Saleh berpendapat ekonomi juga belum sepenuhnya pulih. Ia mengatakan, Indonesia saat ini masih mengalami resesi akibat dampak pandemi.

Saleh menyebutkan, meski sebagian masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas ekonomi seperti berbelanja, tetapi secara umum warga mengalami kesulitan dalam situasi saat ini.

Baca juga: Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Menurut dia, krisis ekonomi dapat dikatakan tertangani jika sudah kembali normal dan berhasil mencapai angka pertumbuhan yang ditargetkan pemerintah.

"Pertumbuhan ekonomi kembali normal seperti yang diprediksi pemerintah yaitu 4-5 persen. Kalau dari sisi ini juga belum, ya juga jadi pertanyaan keberhasilan dari sisi ekonomi mana yang dimaksud," tutur Saleh.

Pemerintah dianggap hibur diri

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpendapat klaim Jokowi hanya untuk menutupi kegagapan pemerintah dalam penanganan pandemi.

Menurutnya, selama ini berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan pandemi tidak ada yang matang.

Baca juga: Klaim Pemerintah Bisa Kendalikan Pandemi, Pengamat: Cenderung Menghibur Diri

"Pemerintah itu justru gagap. Gagap mengatasi situasi pandemi. Ini berakibat pada munculnya banyak sekali panic policy," kata Trubus, Selasa (26/1/2021).

Trubus pun mengatakan Jokowi terlihat seperti menghibur diri agar masyarakat tidak panik. Sebab, faktanya, kasus Covid-19 belum juga mereda.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com