Politisi PDI-P: Revisi UU Pemilu Berpotensi Timbulkan Ketegangan Politik

Kompas.com - 28/01/2021, 14:06 WIB
Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III DPR Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan, revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 berpotensi menimbulkan ketegangan politik.

Ia menilai revisi UU Pemilu tidak mendesak dilakukan sekarang.

"Pemerintah dan DPR tidak perlu membuang-buang waktu, energi yang berpotensi pada ketegangan politik akibat seringnya perubahan UU Pemilu," ujar Junimart saat dihubungi, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

Soal wacana revisi aturan mengenai pemilu ini sedang bergulir di DPR. Salah satu materi revisi adalah mengubah jadwal pilkada serentak 2024 menjadi 2022 dan 2023. Maka, akan ada perubahan pada UU Pilkada.

Junimart mengatakan, revisi UU Pemilu bisa dilakukan setelah pilkada serentak 2024 digelar.

Sementara itu, saat ini, sebaiknya DPR dan pemerintah fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

"Lebih baik kita fokus mengurus rakyat agar segera terbebas dari Covid-19," tuturnya.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II: Dalam Draf RUU Pemilu, Pilkada Digelar 2022 dan 2023

Hal senada disampaikan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat. Ia menilai DPR dan pemerintah tidak perlu membuang-buang energi membahas revisi UU Pemilu.

Ia sepakat bahwa perlu ada evaluasi dari pelaksanaan Pilkada 2020 untuk meningkatkan kualitas pemilihan dan demokrasi.

"Namun belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada," kata Djarot.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X