Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/01/2021, 13:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus Covid-19 di Indonesia menembus angka psikologis untuk kedua kalinya ketika mencapai 1 juta kasus lebih.

Kasus Covid-19 di Indonesia menembus angka 1 juta pada Selasa (26/1/2021) dengan adanya penambahan 13.094 kasus baru. Penambahan itu mengakibatkan total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.012.350.

Kasus Covid-19 di Indonesia mencapai angka psikologis kali pertama saat menembus 100.000 kasus yang terjadi pada 27 Juli 2020. Saat itu kasus baru Covid-19 bertambah 1.525 dalam sehari sehingga total kasus pun bertambah menjadi 100.303.

Baca juga: Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Potensi Under-Reported Masih Ada

Adapun saat kasus Covid-19 menyentuh angka 1 juta, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menggelar rapat terbatas.

Salah satu yang turut menghadiri rapat yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Usai rapat, Menkes pun menyampaikan sejumlah pesan.

Budi menyebut bahwa ada dua makna di balik angka Covid-19 yang kasusnya sudah lebih dari 1 juta.

Makna pertama, kata Budi, saatnya Indonesia untuk berduka. Sebab, dengan terus meningkatnya kasus, banyak sekali pasien yang meninggal dunia. Bahkan, sudah lebih dari 600 tenaga kesehatan gugur dalam menghadapi pandemi ini.

"Dan mungkin sebagian dari keluarga dekat dan teman dekat sudah meninggalkan kita. Itu momen pertama yang harus kita lalui bahwa ada rasa duka yang mendalam dari pemerintah, dari seluruh rakyat Indonesia atas angka ini," ujar Budi.

Baca juga: Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Makna kedua, kerja ekstra keras mesti terus dilanjutkan. Dengan cara demikian, pengorbanan yang sudah dilakukan para tenaga kesehatan tidak menjadi sia-sia.

"Angka 1 juta ini memberikan satu indikasi bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersama dengan pemerintah bekerja bersama untuk atasi pandemi ini dengan lebih keras lagi. Kita teruskan kerja keras kita," ujar Budi.

Pemerintah klaim bisa kendalikan pandemi

Kendati pemerintah melalui Menkes menyatakan keprihatinan saat kasus Covid-19 mencapai 1 juta lebih, Presiden Jokowi beberapa hari sebelumnya justru mengucapkan rasa bersyukur lantaran pemerintah mengklaim bisa menangani pandemi Covid-19.

"Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik," kata Jokowi dalam acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja (PGI) di Indonesia melalui tayangan YouTube Yakoma PGI, Senin (25/1/2021).

Padahal saat Jokowi mengucapkan rasa syukur atas klaim keberhasilan pemerintah, kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai angka 989.262 dengan kasus aktif sebanyak 162.617 orang.

Baca juga: Kasus Covid-19 Capai Angka 1 Juta, Kemenkes: Tak Perlu Pesimistis dan Berkecil Hati

Selain itu fakta di lapangan menunjukkan sejumlah indikator penanganan Covid-19 memburuk. Hal itu dibuktikan dengan tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 yang mencapai 80 persen lebih di Jakarta dan sekitarnya.

Tingkat keterisian rumah sakit rujukan yang mencapai 80 persen lebih mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan tempat tidur untuk isolasi ketika anggota keluarganya terpapar Covid-19.

Bahkan positivity rate pun terus meningkat meskipun pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap pertama pada 11-25 Januari.
Pada 11 Januari positivity rate nasional tercatat sebesar 15,8 persen.

Kemudian, selang sepekan yakni pada 18 Januari, positivity rate nasional tercatat sebesar 16,4 persen. Dengan demikan ada peningkatan sebesar 0,6 persen.

Selanjutnya, pada 25 Januari positivity rate nasional tercatat sebesar 17 persen. Dengan demikian ada peningkatan sebesar 0,6 persen. Peningkatan positivity rate secara berkala menunjukkan penularan Covid-19 di Indonesia semakin parah.

Baca juga: Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, Anggota DPR: Penanganan Pandemi dari Hulu ke Hilir Masih Berantakan

Tak hanya itu, jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia dalam sehari juga beberapa kali mencapai angka tertinggi di masa PPKM.

Pertama, terjadi pada 13 Januari. Pasien Covid-19 yang meninggal dunia hari itu mencapai 306 orang. Jumlah itu merupakan yang tertinggi sejak pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia pada 2 Maret 2020.

Kedua, terjadi pada 21 Januari. Pasien Covid-19 yang meninggal dunia hari itu mencapai 346 orang dan menjadikannya sebagai angka kematian tertinggi.

Angka kematian tertinggi kembali terjadi pada Rabu (27/1/2021) yakni sebanyak 387 pasein Covid-19 yang meninggal dunia.

Respons pemimpin negara lain saat kasus Covid-19 melonjak

Di saat Presiden Jokowi mengucapkan rasa syukur di tengah indikator penanganan Covid-19 yang terus memburuk, sejumlah pemimpin negara lain justru tak sungkan menyatakan kegagalannya dalam menangani pandemi saat terjadi lonjakan kasus di negaranya.

Baca juga: Mengapa Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 1 Juta? Ini Kata Epidemiolog

Presiden Filipina Rodrigo Duterte misalnya, tak segan untuk mengakui kegagalan menangani pandemi Covid-19 saat kasus di negaranya mencapai 103.185 pada Agustus 2020.

“Kami gagal total. Tidak ada yang mengantisipasi ini. Tidak ada orang yang memprediksi bahwa dalam sehari ribuan orang jatuh sakit,” kata Duterte sebagaimana dilansir dari AFP.

Hal yang sama dilakukan Kanselir Jerman Angela Merkel saat kematian pasien Covid-19 mencapai angka tertinggi dalam sehari pada Desember 2020, yakni sebanyak 590 orang.

“Saya memohon maaf dari lubuk hati yang terdalam. Namun jika harga yang kita bayarkan adalah 590 kematian sehari maka hal ini tidak bisa saya terima,” ujar Merkel sebagaimana dikutip dari DW.

Dalam kesempatan itu Merkel juga memohon dengan sungguh-sungguh agar masyarakat Jerman kembali bersabar untuk menghadapi kebijakan lockdown untuk menekan angka kematian dan penularan Covid-19.

Selain itu Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga tak malu untuk meminta maaf kepada rakyatnya lantaran kasus kematian akibat Covid-19 telah menyentuh angka 100.000 pada Selasa (26/1/2021).

Hal itu membuat Inggris menempati peringkat kelima negara dengan kematian akibat Covid-19 tertinggi di dunia.

“Saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya dan bertanggung jawab penuh atas nyawa-nyawa yang hilang. Sulit untuk menghitung duka yang diakibatkan hilangnya nyawa dengan cara yang tragis dalam setahun terakhir,” kata Johnson sebagaimana dilansir dari Telegraph.

Baca juga: Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, Guru Besar UI Duga Varian Baru Sudah Masuk

Pemerintah menghibur diri

Melihat sikap Jokowi yang berbeda dengan pemimpin negara lain saat penanganan pandemi Covid-19 terus memburuk, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpendapat klaim Jokowi justru bertujuan untuk menutupi kegagapan pemerintah dalam penanganan pandemi.

Menurutnya, selama ini berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan pandemi tidak ada yang matang.

"Pemerintah itu justru gagap. Gagap mengatasi situasi pandemi. Ini berakibat pada munculnya banyak sekali panic policy," kata Trubus, Selasa (26/1/2021).

Trubus pun mengatakan Jokowi terlihat seperti menghibur diri agar masyarakat tidak panik. Sebab, faktanya, kasus Covid-19 belum juga mereda.

"Ini lebih cenderung menghibur diri, seperti biar masyarakat tidak panik. Padahal itu kan sebenarnya cenderung seperti membohongi publik jadinya," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Anggota DPR Minta Penjelasan KPK soal Mekanisme OTT...

Ketika Anggota DPR Minta Penjelasan KPK soal Mekanisme OTT...

Nasional
Alasan GP Mania Bubar, Ketum Joman: Kita Lihat Ganjar Miskin Gagasan

Alasan GP Mania Bubar, Ketum Joman: Kita Lihat Ganjar Miskin Gagasan

Nasional
KPK Apresiasi Polri Keliling Asean Buru DPO Korupsi

KPK Apresiasi Polri Keliling Asean Buru DPO Korupsi

Nasional
Dijuluki Partai Artis Nasional, PAN: Mereka Sudah Memiliki Keunggulan

Dijuluki Partai Artis Nasional, PAN: Mereka Sudah Memiliki Keunggulan

Nasional
Respons Gempa Turkiye, Dompet Dhuafa Berangkatkan 3 Dokter dan 2 Relawan

Respons Gempa Turkiye, Dompet Dhuafa Berangkatkan 3 Dokter dan 2 Relawan

Nasional
HPN 2023, BPJS Ketenagakerjaan Angkat Martabat Pekerja Pers lewat Perlindungan Jaminan Sosial

HPN 2023, BPJS Ketenagakerjaan Angkat Martabat Pekerja Pers lewat Perlindungan Jaminan Sosial

Nasional
Firli Bahuri: Tak Pernah Ada Janji Satu Kata Pun ke Lukas Enembe

Firli Bahuri: Tak Pernah Ada Janji Satu Kata Pun ke Lukas Enembe

Nasional
PAN Yakin Nama yang Disodorkan ke KIB, Bakal Diusung untuk Pilpres 2024

PAN Yakin Nama yang Disodorkan ke KIB, Bakal Diusung untuk Pilpres 2024

Nasional
Jokowi: Media Arus Utama Sangat Dibutuhkan untuk Penjernih Informasi

Jokowi: Media Arus Utama Sangat Dibutuhkan untuk Penjernih Informasi

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Fakta Persidangan, Bukan Eleiezer yang Eksekutor

GASPOL! Hari Ini: Fakta Persidangan, Bukan Eleiezer yang Eksekutor

Nasional
Anggota DPR Minta KPK Bentuk Deputi Monitoring Sendiri, Lepas dari Deputi Penindakan

Anggota DPR Minta KPK Bentuk Deputi Monitoring Sendiri, Lepas dari Deputi Penindakan

Nasional
Pengacara Agus Nurpatria Tuding JPU Abaikan Fakta Persidangan demi Kepuasan Publik

Pengacara Agus Nurpatria Tuding JPU Abaikan Fakta Persidangan demi Kepuasan Publik

Nasional
Polri Kirim Tim untuk Bantu Cari Korban Bencana di Turkiye dan Suriah

Polri Kirim Tim untuk Bantu Cari Korban Bencana di Turkiye dan Suriah

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Terjadi Lagi, Pakar: Memalukan dan Memprihatinkan

Kasus Gagal Ginjal Terjadi Lagi, Pakar: Memalukan dan Memprihatinkan

Nasional
Firli Bantah Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung karena Beda Pendapat soal Penanganan Perkara

Firli Bantah Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung karena Beda Pendapat soal Penanganan Perkara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.