Kompas.com - 28/01/2021, 10:30 WIB
Petugas mengecek suhu tubuh Presiden Joko Widodo (kiri) sebelum disuntik dosis kedua vaksin Covid-19 produksi Sinovac di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Penyuntikan dosis kedua vaksin Covid-19 ke Presiden Joko Widodo tersebut sebagai lanjutan vaksinasi tahap pertama 13 Januari 2021 . ANTARA FOTO/HO/SETPRES/LUKASPetugas mengecek suhu tubuh Presiden Joko Widodo (kiri) sebelum disuntik dosis kedua vaksin Covid-19 produksi Sinovac di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Penyuntikan dosis kedua vaksin Covid-19 ke Presiden Joko Widodo tersebut sebagai lanjutan vaksinasi tahap pertama 13 Januari 2021 .

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo setuju jika jumlah penyuluh program keluarga berencana (KB) ditambah.

Menurut Jokowi, petugas penyuluh KB di desa-desa kini totalnya berjumlah 1,2 juta orang.

Selain itu, penyuluh KB berstatus pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 13.000 orang. Selain itu, ada petugas lapangan KB non PNS sebanyak 9.600 orang.

"Tadi Pak Hasto (Kepala BKKBN) menyampaikan, agar ini (jumlah penyuluh KB) bisa ditambah.Saya jawab, bisa," ujar Jokowi dalam pembukaan acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun 2021 di Istana Negara yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Jokowi Klaim Pandemi Terkendali Saat Angka Kematian Tinggi, IDI Pertanyakan Parameternya

Jokowi menegaskan, penambahan penyuluh KB penting dilakukan. Sebab mereka yang menguasai kondisi lapangan dalam menjelaskan teknis program KB.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan kualitas dan kuantitas penyuluh yang baik, program KB akan lebih efektif.

"Karena memang yang dibutuhkan sekarang ini adalah yang ada di lapangan. Yang operasional, yang langsung bisa menyentuh masyarakat. Bisa bekerja melakukan pembinaan penyuluhan pelayanan KB di tengah masyarakat," tutur Jokowi.

"Selain itu bisa mewujudkan kanpung KB di seluruh penjuru Tanah Air. Mewujudkan keluarga yang berkualitas, keluarga yang bahagia dan sejahtera," tambahnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Akan Libatkan 3 Ahli dalam Menyelidiki Proses TWK di KPK

Komnas HAM Akan Libatkan 3 Ahli dalam Menyelidiki Proses TWK di KPK

Nasional
Panggil Anies, Kapolda, dan Pangdam Jaya, Jokowi Minta Ada Tindakan di Lapangan Tekan Covid-19

Panggil Anies, Kapolda, dan Pangdam Jaya, Jokowi Minta Ada Tindakan di Lapangan Tekan Covid-19

Nasional
Panggil Semua Pimpinan KPK, Komnas HAM: Masing-masing Berkontribusi di Proses TWK

Panggil Semua Pimpinan KPK, Komnas HAM: Masing-masing Berkontribusi di Proses TWK

Nasional
YLBHI Siap Ajukan Gugatan soal Penyelesaian Relokasi Hibah Lahan GKI Yasmin

YLBHI Siap Ajukan Gugatan soal Penyelesaian Relokasi Hibah Lahan GKI Yasmin

Nasional
Sebut Mayoritas Obat di Dunia Diproduksi China, Luhut: Jangan Marah-marah Terus

Sebut Mayoritas Obat di Dunia Diproduksi China, Luhut: Jangan Marah-marah Terus

Nasional
Firli Dites Wawasan Kebangsaan, Ini Jawabannya ketika Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Firli Dites Wawasan Kebangsaan, Ini Jawabannya ketika Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Wapres: Kalau Tak Ada Intervensi Tangani Covid-19 Bisa seperti India dan Malaysia

Wapres: Kalau Tak Ada Intervensi Tangani Covid-19 Bisa seperti India dan Malaysia

Nasional
Sri Mulyani Klaim Tak Pungut PPN Sembako Murah, Contohkan Beras Rojolele dengan Shirataki

Sri Mulyani Klaim Tak Pungut PPN Sembako Murah, Contohkan Beras Rojolele dengan Shirataki

Nasional
Pemkot Bogor Hibahkan Lahan ke GKI Yasmin, YLBHI: Contoh Buruk, Tak Hormati Putusan MA

Pemkot Bogor Hibahkan Lahan ke GKI Yasmin, YLBHI: Contoh Buruk, Tak Hormati Putusan MA

Nasional
Menkes Sebut Penggunaan Alat Kesehatan Masih Didominasi Produk Impor

Menkes Sebut Penggunaan Alat Kesehatan Masih Didominasi Produk Impor

Nasional
Jokowi Panggil Anies hingga Kapolda ke Istana, Minta DKI Tekan Kenaikan Kasus Covid-19

Jokowi Panggil Anies hingga Kapolda ke Istana, Minta DKI Tekan Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi: Industri Harus Masuk Kampus, Ikut Riset bersama Dosen dan Mahasiswa

Jokowi: Industri Harus Masuk Kampus, Ikut Riset bersama Dosen dan Mahasiswa

Nasional
Demi Capai Herd Immunity, Wapres: Harus Satu Juta Vaksinasi Setiap Hari

Demi Capai Herd Immunity, Wapres: Harus Satu Juta Vaksinasi Setiap Hari

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 Bulan

Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 Bulan

Nasional
Pimpinan KPK Kirim Utusan ke Komnas HAM, Cari Informasi soal Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses TWK

Pimpinan KPK Kirim Utusan ke Komnas HAM, Cari Informasi soal Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X