Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/01/2021, 08:12 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menilai, menguatnya wacana vaksinasi mandiri Covid-19 harus disikapi, dibahas, serta  dipertimbangkan secara cermat dan matang.

Menurut dia, wacana tersebut bukan tidak mungkin terjadi. Namun ada konteks besar yang juga sedang dihadapi yakni soal keraguan terhadap vaksin itu sendiri.

Oleh karena itu, jika pemerintah ingin merealisasikan adanya vaksinasi mandiri, menurut Dicky, pemerintah perlu memperbaiki terlebih dahulu komunikasi risiko dari vaksin yang selama ini diberikan kepada masyarakat.

“Yang jelas akan menjadi masalah kalau itu vaksinnya sama tapi yang satu bayar yang satu tidak bayar, ini akan jadi masalah,” kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (22/1/2021).

“Tentu harus menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam memutuskan tahapan-tahapan, strategi-strategi terkait vaksinasi ini,” ucap dia.

Baca juga: Menanti Realisasi Vaksinasi Mandiri dari Pemerintah

Kendati demikian, jika jenis vaksinnya berbeda, menurut Dicky, potensi diskriminasi dan asas kesetaraan juga bisa terabaikan.

Sebab, ada masalah akses atau keterbatasan bagi sebagian besar jumlah penduduk di Indonesia.

“Jadi terkesan yang punya uang bisa cepat akses,” kata Dicky.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah perlu memikirkan solusi untuk menangani pandemi. Termasuk dalam hal penyediaan vaksin untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut Dicky, keberadaan vaksinasi mandiri berpotensi memiliki kualitas yang lebih baik. Dalam hal ini, terutama terkait proteksi yang lebih luas dalam kelompok usia. Seperti, misalnya, vaksin Pfizer yang bisa digunakan dari kelompok usia anak hingga lansia.

“Ini juga jadi kesan diskriminasi, nanti akan terkesan vaksin kelas satu, vaksin kelas dua. Ini tidak boleh terjadi seperti ini, pelayanan kelas satu, pelayanan kelas dua, padahal ini situasi wabah,” kata Dicky.

“Jadi harus betul-betul dicerimatilah, saat ini saya melihat belum pada fase itu ya, bahwa kedepan mungkin bisa, (namun) saya belum melihat argumen yang cukup kuat untuk meningkatkan ini (vaksin mandiri),” ucap dia.

Baca juga: Kasus Kematian Tertinggi Selama Pandemi hingga Peluang Vaksinasi Mandiri

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.

Namun, jika mekanisme tersebut direalisasikan, vaksin yang digunakan kemungkinan berbeda dengan vaksin yang digratiskan pemerintah.

"Mungkin ( vaksinasi mandiri) bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda bisa dilakukan," kata Jokowi di acara Kompas 100 CEO Forum, Kamis (21/1/2021).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perbedaan Perwira, Bintara, dan Tamtama di TNI

Perbedaan Perwira, Bintara, dan Tamtama di TNI

Nasional
Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Nasional
Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Nasional
Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Nasional
Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Nasional
Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Nasional
Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Nasional
MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

Nasional
Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Nasional
Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Nasional
Ikut Proyek BTS 4G, Huawei Dimintai “Commitment Fee” Rp 32 Miliar

Ikut Proyek BTS 4G, Huawei Dimintai “Commitment Fee” Rp 32 Miliar

Nasional
Dugaan Korupsi di PT Sigma Cipta Caraka, Kerugian Negara Rp 318 Miliar

Dugaan Korupsi di PT Sigma Cipta Caraka, Kerugian Negara Rp 318 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com