Wacana Vaksin Mandiri Dinilai Berpotensi Timbulkan Diskriminasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menilai, menguatnya wacana vaksinasi mandiri Covid-19 harus disikapi, dibahas, serta  dipertimbangkan secara cermat dan matang.

Menurut dia, wacana tersebut bukan tidak mungkin terjadi. Namun ada konteks besar yang juga sedang dihadapi yakni soal keraguan terhadap vaksin itu sendiri.

Oleh karena itu, jika pemerintah ingin merealisasikan adanya vaksinasi mandiri, menurut Dicky, pemerintah perlu memperbaiki terlebih dahulu komunikasi risiko dari vaksin yang selama ini diberikan kepada masyarakat.

“Yang jelas akan menjadi masalah kalau itu vaksinnya sama tapi yang satu bayar yang satu tidak bayar, ini akan jadi masalah,” kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (22/1/2021).

“Tentu harus menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam memutuskan tahapan-tahapan, strategi-strategi terkait vaksinasi ini,” ucap dia.

Baca juga: Menanti Realisasi Vaksinasi Mandiri dari Pemerintah

Kendati demikian, jika jenis vaksinnya berbeda, menurut Dicky, potensi diskriminasi dan asas kesetaraan juga bisa terabaikan.

Sebab, ada masalah akses atau keterbatasan bagi sebagian besar jumlah penduduk di Indonesia.

“Jadi terkesan yang punya uang bisa cepat akses,” kata Dicky.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah perlu memikirkan solusi untuk menangani pandemi. Termasuk dalam hal penyediaan vaksin untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut Dicky, keberadaan vaksinasi mandiri berpotensi memiliki kualitas yang lebih baik. Dalam hal ini, terutama terkait proteksi yang lebih luas dalam kelompok usia. Seperti, misalnya, vaksin Pfizer yang bisa digunakan dari kelompok usia anak hingga lansia.