Kapasitas RS Hampir Penuh, Masyarakat Diminta Kerja Sama Putus Penularan Covid-19

Kompas.com - 22/01/2021, 07:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay meminta masyarakat untuk bekerja sama dalam memutus penularan virus corona dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Sebab, menurut Saleh, meningkat atau tidaknya keterisian jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 di sejumlah daerah ditentukan oleh prilaku masyarakat.

"Kalau ini bisa dijalankan dengan benar. Semua masyarakat betul-betul menjaga diri, keluarga dan sekitarnya, maka tentu akan menjadi baik yaitu untuk menurunkan tingkat orang, atau jumlah orang yang akan dibawa ke rumah sakit," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (22/1/2021).

Saleh juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menambah sarana dan prasarana untuk menampung mereka yang terpapar Covid-19.

Baca juga: Kapasitas RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Tersisa 13 Persen

Langkah ini, kata dia, sangat diperlukan karena penambahan jumlah tempat tidur belum maksimal. Terlebih, rumah sakit di kabupaten/kota sebagian besar belum layak menangani pasien Covid-19.

"Itu yang menyebabkan RS di Jakarta hampir penuh karena (pasien Covid-19 di daerah) dirujuk ke Jakarta," ujarnya.

Lebih lanjut, Plt Ketua Fraksi PAN di DPR ini meminta rumah sakit swasta ikut menambah jumlah tempat tidur bagi pasien Covid-19.

"Kita desak rumah sakit menyiapkan ruang-ruang bagi yang terpapar Covid-19 ini termasuk tentu saja rs swasta," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkap kondisi rumah sakit (RS) Ibu Kota hampir penuh seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19.

Kini, kapasitas yang tersisa hanya 13 persen untuk menampung pasien Covid-19.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

Nasional
Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Nasional
Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

Nasional
Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.