Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Kompas.com - 21/01/2021, 09:24 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) berjalan bersama mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud Al Haythar (kanan) seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Pertemuan tersebut membahas soal perjanjian Helsinki yang merupakan perjanjian perdamaian antara RI dengan GAM yang ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu untuk menyelesaikan konflik di Aceh. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) berjalan bersama mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud Al Haythar (kanan) seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Pertemuan tersebut membahas soal perjanjian Helsinki yang merupakan perjanjian perdamaian antara RI dengan GAM yang ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu untuk menyelesaikan konflik di Aceh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP) Moeldoko mengatakan, vaksinasi Covid-19 terhadap korban bencana alam di sejumlah wilayah di Indonesia beberapa waktu belakangan akan mempertimbangkan jumlah ketersediaan vaksin.

Menurut dia, sejak awal pemerintah telah menentukan prioritas vaksinasi Covid-19.

"Ya itu pertimbangannya jumlah ya, karena pemerintah dari awal sudah menentukan prioritas," kata Moeldoko di kantornya, Rabu (20/1/2021).

Meski prioritas vaksinasi sudah ditentukan, kata Moeldoko, dengan adanya kejadian baru seperti bencana alam, pemerintah dapat melakukan penghitungan ulang.

Apalagi, jika kejadian baru itu mengharuskan proses vaksinasi terhadap warga yang terdampak dilakukan lebih cepat.

"Saya pikir kalau memang ada kelebihannya (jumlah ketersediaan vaksin) ya, itu mesti menjadi perhatian yang sungguh-sungguh," ujar Moeldoko.

Baca juga: BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Moeldoko bercerita bahwa dirinya pernah menangani bencana air bah hingga tanah longsor. Akibat bencana itu, warga terdampak berisiko menderita kolera, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan berbagai penyakit lainnya.

Risiko sejumlah penyakit juga sangat mungkin terjadi pada warga yang kini terdampak bencana alam di sejumlah daerah di Tanah Air.

Oleh karenanya, kata Moeldoko, vaksinasi Covid-19 terhadap warga terdampak perlu dipertimbangkan agar penderitaan mereka tak bertambah akibat penyebaran virus corona.

"Tapi persoalannya itu tadi, pemerintah akan menghitung ulang antara jumlah yang saat ini ada dikaitkan dengan prioritas penanganan," kata dia.

Untuk diketahui, sejumlah bencana alam melanda beberapa daerah di Indonesia beberapa waktu belakangan.

Di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, terjadi gempa pada Jumat (15/1/2021) dini hari. Gempa bermagnitudo 6,2 itu menelan korban jiwa dan menyebabkan banyak bangunan roboh.

Baca juga: IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Sementara itu, di sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, terjadi banjir besar yang menyebabkan fasilitas umum dan rumah-rumah warga rusak.

Adapun vaksinasi Covid-19 sudah dimulai sejak Rabu (13/1/2021). Untuk tahap pertama, vaksinasi diprioritaskan bagi para tenaga kesehatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X