Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Kompas.com - 21/01/2021, 09:07 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan menanggapi pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan ( KSP) Moeldoko terkait tidak terbukanya menteri yang positif Covid-19.

Moeldoko berpendapat, cukup beberapa orang saja yang mengetahui kabar menteri yang terpapar virus corona.

Satria memahami apa yang dimaksud oleh Kepala KSP tersebut agar proses kebijakan publik di bidang penanganan pandemi tidak terganggu. Namun demikian, menurut dia, hal ini menjadi problematika karena publik butuh keteladanan.

“Ini menjadi problematik juga, karena kita sekarang sedang PSBB di beberapa daerah di Indonesia, nah itu menjadi permasalahan karena warga ini kan butuh keteladanan,” kata Satria kepada Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

“Ini warga butuh perubahan, butuh keteladanan, ketidakterbukaan ini kan mencermintan tidak adanya perubahan itu,” kata dia.

Baca juga: Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Padahal, Satria berujar, menteri-menteri yang sudah diganti dalam reshuffle sebelumnya adalah akibat adanya permasalahan kinerja yang kurang baik dari mulai dari penyaluran bantuan dan hingga tidak kompetennya dalam penanganan pandemi.

“Yang dimaksud pemerintah itu agar implementasi kebijakan itu berjalan lancar karena aktornya itu tetap jalan meskipun kena Covid dan sebagainya ditutupi, tetapi di satu sisi masyarakat melihanya ya ini masalah pola komunikasi yang buruk yang sudah ada sebelum reshuffle juga,” ucap Satria.

Oleh karena itu, ia mendorong agar menteri-menteri bisa menjadi tauladan bagi publik dengan adanya keterbukaan dalam berbagai kebijakan.

“Apalagi permintaan atau tuntutan presiden terhadap penanganan pandemi semakin meningkat dengan adanya kebijakan vaksin, jadi penangannya harus lebih kencang, harus bisa mencapai target kekebalan imunitas, kelompok dan sebagainya,” tutur Satria.

Sebelumnya, Moeldoko memberikan tanggapan atas kemungkinan pemberian sanksi bagi pejabat publik, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang tidak mengumumkan telah terpapar Covid-19.

Baca juga: Moeldoko: Kalau Menteri Positif Covid-19 Cukup Beberapa Orang yang Tahu...

Menurut Moeldoko, dalam konteks menteri-menteri di kabinet Presiden Joko Widodo, semuanya sudah saling memahami ruang lingkup pekerjaan mereka.

Termasuk dengan siapa saja para menteri bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung.

"Yang jelas dalam konteks Covid-19 ini kami tak pernah masuk dalam area publik yang sangat besar. Itu semua juga kami membatasi itu," ujar Moeldoko, di Gedung Bina Graha, Rabu (20/1/2021).

"Sehingga kalau terjadi (positif Covid-19) di menteri, ya cukup beberapa orang yang tahu. Setelah itu ada langkah-langkah tindakan kesehatan yang harus dijalankan," tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X