Kompas.com - 21/01/2021, 09:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

Menindaklanjuti diterbitkannya PP ini, Kemenhan akan mengawali langkah dengan melakukan sosialisasi pembentukan komponen cadangan (komcad) pada akhir bulan ini.

Setelah itu, Kemenhan akan langsung membuka proses pendaftaran, pelatihan, dan penetapan peserta komponen cadangan.

Baca juga: PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI

"Tahap awal 25.000," ujar Juru Bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak melalui pesan singkat, Rabu (20/1/2021).

Setelah melewati tahap pertama, Kemenhan berencana akan kembali melakukan perekrutan pada tahap kedua di 2022. Jumlah peserta komcad tetap sebanyak 25.000 orang.

Dahnil mengatakan, dalam pembentukan komponen cadangan, Kemenhan sudah mempersiapkannya secara matang.

"Kemhan dan TNI sudah mempersiapkan matang proses pembentukan komcad," ujar dia.

Baca juga: Nama-nama Eks Tim Mawar yang Jadi Anak Buah Prabowo di Kemenhan


Sebelumnya, PP Nomor 3 Tahun 2021 ini telah ditandatangani Jokowi dan diundangkan pada 12 Januari 2021.

PP ini mengatur salah satunya tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) bagi warga negara.

"PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara," dikutip dari Pasal 1 angka 11 PP 3/2021.

Baca juga: PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

Pada Pasal 3 ayat (1) dikatakan, penyelenggaraan PKBN merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan.

PKBN diselenggarakan di tiga lingkup, yakni pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan.

Pada lingkup pendidikan, PKBN dilaksanakan melalui penyusunan pedoman PKBN, sosialisasi dan diseminasi, serta pemantauan dan evaluasi.

Pedoman PKBN disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, pendidikan, agama, serta melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya, civitas akademika, serta pakar pendidikan.

Adapun, sosialisasi dan diseminasi PKBN yang dimaksud dapat berupa seminar, lokakarya, penyuluhan, diskusi interaktif, dan lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT ke-77 TNI, Kolonel Laut Erwin Kasirun Bertindak jadi Komandan Upacara

HUT ke-77 TNI, Kolonel Laut Erwin Kasirun Bertindak jadi Komandan Upacara

Nasional
HUT ke-77 TNI, Sejumlah Alutsista Tembak Dipamerkan di Depan Istana Merdeka

HUT ke-77 TNI, Sejumlah Alutsista Tembak Dipamerkan di Depan Istana Merdeka

Nasional
Kemenko PMK: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Orang

Kemenko PMK: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Orang

Nasional
Wapres: Selama 77 Tahun, TNI Telah Persembahkan Prestasi dan Pengorbanan

Wapres: Selama 77 Tahun, TNI Telah Persembahkan Prestasi dan Pengorbanan

Nasional
Foto Ganjar di Bawah Baliho Puan yang Kembali Menuai Komentar Bambang Pacul

Foto Ganjar di Bawah Baliho Puan yang Kembali Menuai Komentar Bambang Pacul

Nasional
Ferdy Sambo cs Akan Ditampilkan Bareskrim Sebelum Diserahkan ke Kejaksaan

Ferdy Sambo cs Akan Ditampilkan Bareskrim Sebelum Diserahkan ke Kejaksaan

Nasional
Ditjen Imigrasi Siapkan Implementasi Paspor Berlaku 10 Tahun

Ditjen Imigrasi Siapkan Implementasi Paspor Berlaku 10 Tahun

Nasional
Branding Lipstik Elite Politik

Branding Lipstik Elite Politik

Nasional
Mahfud MD Harap TGIPF Bisa Ungkap Akar Masalah Persepakbolaan di Indonesia

Mahfud MD Harap TGIPF Bisa Ungkap Akar Masalah Persepakbolaan di Indonesia

Nasional
Deretan Pasukan Elite Andalan TNI dengan Segala Kemampuan Khususnya

Deretan Pasukan Elite Andalan TNI dengan Segala Kemampuan Khususnya

Nasional
Catatan KontraS untuk HUT Ke-77 TNI: 61 Kekerasan Aparat dalam Setahun Terakhir

Catatan KontraS untuk HUT Ke-77 TNI: 61 Kekerasan Aparat dalam Setahun Terakhir

Nasional
Disentil PDI-P, PSI Tak Merasa Perlu Bicara ke Megawati soal Deklarasi Capres Ganjar

Disentil PDI-P, PSI Tak Merasa Perlu Bicara ke Megawati soal Deklarasi Capres Ganjar

Nasional
Sejarah Panjang Berdirinya TNI yang Kini Berusia 77 Tahun

Sejarah Panjang Berdirinya TNI yang Kini Berusia 77 Tahun

Nasional
Lika-liku Ganjar Pranowo Menuju Pilpres: Bernanung di PDI-P, Sempat Dijagokan Nasdem, Kini Didukung PSI

Lika-liku Ganjar Pranowo Menuju Pilpres: Bernanung di PDI-P, Sempat Dijagokan Nasdem, Kini Didukung PSI

Nasional
Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.