BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Kompas.com - 21/01/2021, 09:13 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi keamanan hingga efektivitas vaksin Covid-19 buatan Pfizer-BioNTech

Hal ini merespons kabar 33 lansia di Norwegia yang meninggal dunia usai disuntik vaksin tersebut.

"Yang pasti bahwa pemerintah Indonesia melalui Menkes (Menteri Kesehatan) dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) akan mengevaluasi itu," kata Moeldoko di kantornya, Rabu (21/1/2021).

Moeldoko mengatakan, sebelum vaksin disuntikkan ke masyarakat, pemerintah akan lebih dulu memastikan 3 hal yakni keamanan, kehalalan, dan efektivitas vaksin.

Tiga hal tersebut menjadi patokan utama pemerintah sebelum mempertimbangkan harga vaksin dan lain sebagainya.

"Yang paling penting aman dulu, yang kedua halal, yang ketiga efektivitas," ujarnya.

Baca juga: Tak Ada Bukti Kematian Lansia di Norwegia Akibat Vaksin Covid-19

Dalam menentukan keamanan vaksin, Moeldoko yakin, BPOM dan Kementerian Kesehatan bakal mengevaluasi berbagai kejadian vaksinasi dari negara lain, termasuk kasus kematian 33 lansia di Norwegia.

Hasil evaluasi dari berbagai kejadian itu lah yang ke depan akan menentukan apakah vaksin Covid-19 dari Pfizer bakal digunakan di Indonesia atau tidak.

"Hasil monitor dan evaluasi dari berbagai negara yang mengguankan Pfizer sebagai vaksin yang menjadi prioritas bagi negara yang bersangkutan. Jadi belum bisa dikatakan sekarang," kata Moeldoko.

Sebelumnya diberitakan, program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan di Norwegia menelan korban jiwa di kalangan orang lanjut usia.

Beberapa waktu lalu diberitakan 33 lansia meninggal dunia setelah mendapat vaksin Covid-19 buatanPfizer-BioNTech.

Baca juga: 2,1 Juta Vaksin Covid-19 Pfizer Akan Tersedia untuk Lebanon

Kendati demikian, pejabat kesehatan setempat mengatakan, tidak ada bukti bahwa vaksin Covid-19 bertanggung jawab langsung atas serangkaian kematian di antara lansia tersebut.

Dalam laporan Bloomberg, Badan Pengawas Obat Norwegia juga mengatakan hal yang sama.

Disebutkan, dari 33 orang berusia di atas 75 tahun yang meninggal setelah menerima vaksin Covid-19 sudah memiliki penyakit bawaan (komorbid) yang serius.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Nasional
AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

Nasional
AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Nasional
Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Nasional
Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nasional
AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

Nasional
KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

Nasional
AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

Nasional
AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

Nasional
Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Nasional
Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Nasional
Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Nasional
Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X