Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Kompas.com - 21/01/2021, 09:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mengatakan, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang kebijakan yang tidak memasukkan penyintas Covid-19 dalam program vaksinasi untuk sementara waktu.

Sebab, menurutnya, hal ini bisa berdampak kepada target vaksinasi bagi tenaga kesehatan.

Budi menuturkan, saat ini sekitar 30-40 persen tenaga kesehatan sudah pernah terpapar Covid-19. Beberapa di antara mereka pun sudah lebih dari empat bulan berstatus penyintas.

"Apabila lebih dari tiga, empat hingga lima bulan, antibodi (penyintas) sudah turun. Sehingga potensi untuk kembali tertular Covid-19 tetap ada," kata Slamet ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

"Jika demikian tentu tujuan vaksinasi untuk melindungi tenaga kesehatan tidak tercapai. Maka sebaiknya kebijakan penyintas bukan sebagai prioritas vaksin bisa dikaji ulang," lanjutnya.

Baca juga: Pastikan Tak Ada Cip dalam Vaksin Covid-19, Erick Thohir: Itu Barcode

Terlebih, kata Slamet, proses vaksinasi Covid-19 kepada tenaga kesehatan yang mulai dilakukan pun belum dapat mencapai target secara harian.

Di saat yang sama, hingga saat ini tenaga kesehatan setiap hari masih harus berhadapan dengan pasien Covid-19.

Sehingga menurutnya, vaksinasi tetap diperlukan bagi semua tenaga kesehatan.

Oleh karenanya, Slamet mengusulkan agar tenaga kesehatan yang sudah menjadi penyintas selama lebih dari tiga hingga empat bulan tetap bisa mendapatkan vaksin Covid-19.

Untuk bisa mengidentifikasi status tenaga kesehatan yang menjadi penyintas, dia menyebut bisa menggunakan catatan rumah sakit masing-masing.

"Sudah ada datanya, tinggal kita pilah, mana yang sudah lebih dari tiga hingga empat bulan, kemudian mana yang di bawah tiga bulan sebagai penyintas Covid-19," tambahnya.

Baca juga: Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Lakukan Sosialisasi Vaksin Covid-19

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, para penyintas Covid-19 tidak masuk dalam daftar target prioritas penerima vaksin Covid-19. Sebab, penyintas Covid-19 dianggap sudah memiliki kekebalan yang cukup untuk sementara waktu.

"Penyintas Covid-19 sampai sekarang tidak kami masukkan sebagai target vaksinasi, karena mereka masih memiliki imunitas, sehingga nanti tidak dimasukkan ke prioritas vaksinasi saat ini," ujar Budi, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com