IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Kompas.com - 21/01/2021, 09:01 WIB
Tenaga kesehatan menunjukkan vaksin Sinovac Covid-19 saat pelaksanaan vaksin untuk tenaga medis di RS Siloam Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis (14/1/20210). Vaksinasi tahap awal akan menargetkan 1,48 juta tenaga kesehatan yang dijadwalkan berlangsung dari Januari hingga Februari 2021. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOTenaga kesehatan menunjukkan vaksin Sinovac Covid-19 saat pelaksanaan vaksin untuk tenaga medis di RS Siloam Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis (14/1/20210). Vaksinasi tahap awal akan menargetkan 1,48 juta tenaga kesehatan yang dijadwalkan berlangsung dari Januari hingga Februari 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mengatakan, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang kebijakan yang tidak memasukkan penyintas Covid-19 dalam program vaksinasi untuk sementara waktu.

Sebab, menurutnya, hal ini bisa berdampak kepada target vaksinasi bagi tenaga kesehatan.

Budi menuturkan, saat ini sekitar 30-40 persen tenaga kesehatan sudah pernah terpapar Covid-19. Beberapa di antara mereka pun sudah lebih dari empat bulan berstatus penyintas.

"Apabila lebih dari tiga, empat hingga lima bulan, antibodi (penyintas) sudah turun. Sehingga potensi untuk kembali tertular Covid-19 tetap ada," kata Slamet ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

"Jika demikian tentu tujuan vaksinasi untuk melindungi tenaga kesehatan tidak tercapai. Maka sebaiknya kebijakan penyintas bukan sebagai prioritas vaksin bisa dikaji ulang," lanjutnya.

Baca juga: Pastikan Tak Ada Cip dalam Vaksin Covid-19, Erick Thohir: Itu Barcode

Terlebih, kata Slamet, proses vaksinasi Covid-19 kepada tenaga kesehatan yang mulai dilakukan pun belum dapat mencapai target secara harian.

Di saat yang sama, hingga saat ini tenaga kesehatan setiap hari masih harus berhadapan dengan pasien Covid-19.

Sehingga menurutnya, vaksinasi tetap diperlukan bagi semua tenaga kesehatan.

Oleh karenanya, Slamet mengusulkan agar tenaga kesehatan yang sudah menjadi penyintas selama lebih dari tiga hingga empat bulan tetap bisa mendapatkan vaksin Covid-19.

Untuk bisa mengidentifikasi status tenaga kesehatan yang menjadi penyintas, dia menyebut bisa menggunakan catatan rumah sakit masing-masing.

"Sudah ada datanya, tinggal kita pilah, mana yang sudah lebih dari tiga hingga empat bulan, kemudian mana yang di bawah tiga bulan sebagai penyintas Covid-19," tambahnya.

Baca juga: Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Lakukan Sosialisasi Vaksin Covid-19

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, para penyintas Covid-19 tidak masuk dalam daftar target prioritas penerima vaksin Covid-19. Sebab, penyintas Covid-19 dianggap sudah memiliki kekebalan yang cukup untuk sementara waktu.

"Penyintas Covid-19 sampai sekarang tidak kami masukkan sebagai target vaksinasi, karena mereka masih memiliki imunitas, sehingga nanti tidak dimasukkan ke prioritas vaksinasi saat ini," ujar Budi, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Nasional
Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

Nasional
Kemenhub Bakal Pasang 100 Alat Pendeteksi Gempa Bumi dan Tsunami pada 2021

Kemenhub Bakal Pasang 100 Alat Pendeteksi Gempa Bumi dan Tsunami pada 2021

Nasional
Diplomasi Maritim Indonesia: Dari Kondisi Alam Menuju Prestasi

Diplomasi Maritim Indonesia: Dari Kondisi Alam Menuju Prestasi

Nasional
Polri Tetapkan 6 Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka, Berkas Segera Dilimpahkan

Polri Tetapkan 6 Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka, Berkas Segera Dilimpahkan

Nasional
Kartu Prakerja Calon Pengantin Diharapkan Jadi Solusi Cegah Keluarga Miskin Baru

Kartu Prakerja Calon Pengantin Diharapkan Jadi Solusi Cegah Keluarga Miskin Baru

Nasional
Jelang Ramadhan, Jokowi Minta Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok Terjaga

Jelang Ramadhan, Jokowi Minta Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok Terjaga

Nasional
Kapolri Naikkan Pangkat 12 Perwira, Kabaintelkam Paulus Waterpauw Jadi Komjen

Kapolri Naikkan Pangkat 12 Perwira, Kabaintelkam Paulus Waterpauw Jadi Komjen

Nasional
Kemenhan: Produksi Dua Kapal Angkut Tank Dalam Negeri 8 Bulan Lebih Cepat

Kemenhan: Produksi Dua Kapal Angkut Tank Dalam Negeri 8 Bulan Lebih Cepat

Nasional
Bagaimana Orient Riwu Miliki Paspor AS? Ini Penjelasan Saat Dikonfirmasi Dukcapil

Bagaimana Orient Riwu Miliki Paspor AS? Ini Penjelasan Saat Dikonfirmasi Dukcapil

Nasional
Pemerintah Akan Percepat Implementasi Program Kartu Prakerja Calon Pengantin

Pemerintah Akan Percepat Implementasi Program Kartu Prakerja Calon Pengantin

Nasional
Jokowi Minta Semua Pihak Kerja Keras Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Semua Pihak Kerja Keras Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
Jokowi: Gaungkan Benci Produk dari Luar Negeri

Jokowi: Gaungkan Benci Produk dari Luar Negeri

Nasional
Jokowi Ingin Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021 Betul-betul Tercapai

Jokowi Ingin Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021 Betul-betul Tercapai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X