Diminta Komisi II Jelaskan Pemecatan Arief Budiman, DKPP Tolak Berkomentar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mempertanyakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia meminta DKPP menjelaskan pelanggaran kode etik yang dilakukan Arief Budiman saat mengantar Evi Novida Ginting ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Yang dilihat itu Pak Arief Budiman dikatakan mendampingi ke pengadilan tata usaha, apakah etika yang dimaksud oleh DKPP dan menurut UU itu sejauh manakah?," kata Guspardi dalam rapat kerja Komisi II dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mendagri, Selasa (19/1/2021).

Baca juga: Arief Budiman Bantah Lakukan Perlawanan ke DKPP karena Temani Evi Novida ke PTUN

Senanda dengan itu, Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Mohamad Muraz mempertanyakan, apakah pelanggaran kode etik yang dilakukan Arief Budiman berkaitan dengan kepemiluan atau integritas.

"Apakah itu betul-betul kesalahan etik di dalam penyelenggaraan kepemiluan, atau ada hal lain yang berkaitan dengan integritas yang bersangkutan selaku ketua KPU," kata Muraz.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DKPP Muhammad mengatakan, pihaknya tidak bisa mengomentari hasil putusan yang sudah ditetapkan dikarenakan berpotensi melanggar Peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kode Etik.

Baca juga: KPU Tunjuk Ilham Saputra Jadi Plt Ketua Gantikan Arief Budiman

"Saya mohon maaf, ada kode etik kami di peraturan DKPP nomor 4 tahun 2017 Tentang kode etik DKPP untuk tidak mengomentari tidak membahas lagi putusan yang sudah ditetapkan dan dibacakan pada publik," kata Muhammad.

Kendati demikian, Muhammad mengatakan, akan memberikan penjelasan terkait pemberhentian Arief Budiman secara detail kepada Komisi II secara tertulis.

"Kami akan melanggar sedikit kode etik kami, karena yang bertanya adalah rakyat melalui lisan yang bapak-bapak di Komisi II, tapi kami akan jawab secara tertulis," ujar Muhammad.

Sebelumnya, DKPP memutuskan untuk memberhentikan Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua KPU atas kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.

Arief dinilai melanggar etik karena mendampingi Evi Novida Ginting Manik untuk mengurus perkara pemberhentian Evi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga: Pembelaan Arief Budiman Setelah Diberhentikan DKPP dari Jabatan Ketua KPU

Arief dianggap melanggar Pasal 14 huruf c juncto Pasal 15 huruf a dan huruf e juncto Pasal 19 huruf c dan e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Arief diadukan ke DKPP oleh seorang warga bernama Jupri. Ia menggugat Arief dengan dalil aduan mendampingi atau menemani Evi Novida yang kala itu telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Selain itu, pengadu mendalilkan Arief telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan Surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.